JurnalPatroliNews | Jakarta – Pemerintah terus mempercepat penguatan operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah diluncurkan sebagai bagian dari program strategis nasional untuk membangun ekonomi berbasis desa. Kementerian Koperasi kini mendorong percepatan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) agar pelaksanaan program memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan terintegrasi.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono usai mengikuti rapat koordinasi bersama Kantor Staf Presiden (KSP), PT Agrinas Pangan Nusantara, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Menurut Ferry, penerbitan Perpres menjadi salah satu rekomendasi utama hasil rapat sebagai pijakan dalam mengoptimalkan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
“Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah perlunya segera diterbitkan Peraturan Presiden sebagai dasar operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.
Ferry menjelaskan, saat ini program KDKMP memasuki tahapan penting berupa pembangunan berbagai fasilitas pendukung, mulai dari gudang penyimpanan, gerai ritel, hingga kelengkapan sarana usaha yang dibutuhkan koperasi agar dapat beroperasi secara maksimal.
Evaluasi terhadap pelaksanaan program juga terus dilakukan. Pengalaman dari proyek percontohan yang sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, menjadi bahan penyempurnaan sebelum program diperluas ke berbagai daerah.
“Kami memperoleh banyak masukan untuk menyempurnakan tahapan operasionalisasi sehingga 1.061 koperasi yang telah diluncurkan dapat berjalan semakin efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Ferry.
KSP dan TNI Turun Langsung ke Lapangan
Sebagai tindak lanjut hasil koordinasi tersebut, Kementerian Koperasi bersama Kantor Staf Presiden dan PT Agrinas Pangan Nusantara akan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi guna memastikan kesiapan operasional koperasi yang telah terbentuk.
Langkah tersebut dilakukan untuk memetakan berbagai kendala teknis sekaligus memastikan seluruh infrastruktur, sistem kerja, serta kesiapan sumber daya manusia berjalan sesuai target pemerintah.
Ferry mengapresiasi dukungan yang diberikan Kantor Staf Presiden dalam mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden tersebut.
“Kami akan turun bersama melakukan pengecekan terhadap koperasi-koperasi yang telah beroperasi. Dengan begitu, berbagai persoalan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan,” ujarnya.
KSP Pastikan Program Tepat Sasaran
Pada kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan bahwa KSP akan terus mengawal implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar berjalan sesuai target serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.
Menurut Dudung, secara umum pelaksanaan program di berbagai daerah telah menunjukkan perkembangan yang positif. Meski demikian, pemerintah tetap mencermati sejumlah hambatan teknis yang masih ditemukan di lapangan.
“KSP memiliki tugas memastikan seluruh program prioritas Presiden berjalan sesuai sasaran dan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” tegas Dudung.
Mantan Panglima TNI itu mengatakan koordinasi intensif terus dilakukan bersama Kementerian Koperasi maupun PT Agrinas Pangan Nusantara guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul selama proses implementasi.
Ia memastikan pemerintah akan memberikan dukungan penuh, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun penyempurnaan mekanisme operasional koperasi di tingkat desa.
“Kami berharap seluruh hambatan yang ada dapat segera diatasi sehingga pada akhir tahun seluruh target pembentukan dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat tercapai sesuai yang direncanakan,” pungkas Dudung.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui kelembagaan koperasi modern yang mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.
Komentar