JurnalPatroliNews | Hyderabad – Pemerintah Indonesia mendorong negara-negara anggota BRICS membangun kerja sama yang lebih kuat dalam memetakan kebutuhan keterampilan tenaga kerja masa depan sebagai respons terhadap percepatan transformasi teknologi, perubahan struktur industri, hingga transisi menuju ekonomi hijau.
Usulan tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat menghadiri BRICS Labour and Employment Ministers’ Meeting (LEMM) 2026 di Hyderabad, India, Rabu (15/7/2026).
Dalam forum para menteri ketenagakerjaan negara BRICS itu, Indonesia mengusulkan agar future skills forecasting atau proyeksi kebutuhan kompetensi tenaga kerja menjadi agenda strategis dalam kerja sama BRICS CONNECT.
Menurut Yassierli, kemampuan memprediksi kebutuhan keterampilan di masa depan akan membantu setiap negara menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif sekaligus memastikan sistem pendidikan dan pelatihan mampu mengikuti dinamika pasar kerja global.
“Indonesia memandang penting adanya pemahaman bersama mengenai perubahan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Karena itu, future skills forecasting perlu menjadi salah satu fokus utama kerja sama BRICS CONNECT,” ujar Yassierli.
Antisipasi Perubahan Dunia Kerja
Menaker menjelaskan, perkembangan teknologi digital, otomatisasi industri, perubahan demografi, hingga percepatan ekonomi hijau telah mengubah karakter kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor.
Karena itu, pemetaan kompetensi masa depan dinilai menjadi instrumen penting agar negara-negara BRICS mampu mengidentifikasi jenis keterampilan yang paling dibutuhkan sekaligus menyesuaikan kebijakan pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Selain menyampaikan gagasan tersebut, Yassierli juga memaparkan berbagai langkah yang telah dilakukan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pasar kerja nasional.
Beberapa di antaranya melalui perluasan akses pelatihan vokasi, penguatan perlindungan sosial bagi pekerja informal, pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), optimalisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hingga perluasan kesempatan kerja bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah terpencil.
Perkuat Vokasi dan Inklusivitas
Sebagai bagian dari transformasi ketenagakerjaan nasional, pemerintah juga tengah membangun pusat pelatihan vokasi khusus bagi penyandang disabilitas yang dilengkapi teknologi asistif serta model lingkungan kerja yang lebih inklusif.
Di bidang pengembangan SDM, pemerintah menargetkan 150 ribu peserta Program Pemagangan Nasional serta 300 ribu peserta Program Pelatihan Vokasi Nasional sepanjang tahun ini guna mempercepat transisi lulusan pendidikan menuju dunia kerja.
Yassierli menambahkan, sejumlah program strategis nasional seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Modern, hingga hilirisasi komoditas strategis juga diproyeksikan menjadi penggerak penciptaan lapangan kerja baru yang ditopang oleh kesiapan tenaga kerja terampil.
Dorong Kerja Sama Selatan-Selatan
Di sektor digital, pemerintah terus memperkuat sistem informasi pasar kerja terintegrasi yang menghubungkan pencari kerja dengan dunia usaha melalui satu platform nasional yang didukung analisis pasar kerja dan dashboard kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih cepat.
Menurut Menaker, keikutsertaan Indonesia dalam BRICS menjadi momentum memperkuat kerja sama negara-negara berkembang (south-south cooperation) dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan global.
“Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh anggota BRICS untuk membangun dunia kerja yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kami datang untuk berbagi pengalaman sekaligus belajar dari praktik terbaik negara-negara anggota lainnya,” tutup Yassierli.
Komentar