JurnalPatroliNews | Kendari – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan tidak lagi cukup menjalankan fungsi administratif semata.
Di tengah tantangan pasar kerja yang semakin dinamis, ASN dituntut menjadi motor penggerak lahirnya berbagai solusi konkret yang mampu menjawab persoalan ketenagakerjaan nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Yassierli saat menghadiri kegiatan Silaturahmi dan Penguatan Pegawai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari serta Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari di Sulawesi Tenggara, Rabu (5/8/2026).
Menurutnya, setiap pegawai Kemnaker harus memiliki perspektif yang lebih luas dalam menjalankan tugas. Orientasi kerja tidak lagi sekadar memenuhi prosedur birokrasi, tetapi harus diarahkan pada penciptaan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam upaya menekan angka pengangguran.
Yassierli menekankan pentingnya membangun pola pikir nasional dalam setiap kebijakan dan pelayanan yang dijalankan. Ia mengajak seluruh ASN menjadikan semangat The Power of One sebagai landasan untuk menghadirkan perubahan melalui kontribusi nyata dari setiap individu.
“ASN Kemnaker harus mampu melihat persoalan ketenagakerjaan secara nasional. Setiap pekerjaan yang dilakukan harus menjadi bagian dari solusi bagi masyarakat,” tegasnya.
Untuk mempercepat transformasi tersebut, Kemnaker mendorong penerapan budaya kerja Nice Place to Grow, sebuah konsep yang menempatkan lingkungan kerja sebagai ruang tumbuh bagi seluruh pegawai agar lebih inovatif, kolaboratif, serta terbuka terhadap gagasan baru.
Dalam pandangan Menaker, keberhasilan sebuah balai pelatihan tidak boleh hanya diukur dari jumlah pelatihan yang berhasil diselenggarakan. Tolok ukur utamanya adalah sejauh mana lulusan mampu memperoleh pekerjaan atau terserap oleh dunia usaha dan dunia industri.
Karena itu, peran balai pelatihan vokasi akan terus diperluas menjadi Talent & Innovation Hub yang tidak hanya menyediakan pelatihan keterampilan, tetapi juga menjadi pusat pengembangan talenta, konsultasi bisnis, peningkatan produktivitas, hingga penyedia layanan ketenagakerjaan berbasis digital.
Transformasi tersebut, lanjut Yassierli, menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.
Ia menyebut sejumlah program prioritas Kemnaker, termasuk penguatan pendidikan vokasi dan platform MagangHub, mulai menunjukkan perkembangan positif seiring meningkatnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia Indonesia.
Melalui berbagai program tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mempercepat akses menuju dunia kerja yang semakin kompetitif.
Di sisi lain, Menaker juga mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi birokrasi tidak akan tercapai tanpa integritas yang kuat dari seluruh aparatur negara.
Ia menegaskan bahwa Kemnaker berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh pegawai diminta menjaga moralitas, menjunjung tinggi kejujuran, serta menghindari segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan anggaran maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Saya tidak akan menoleransi praktik manipulasi anggaran dan tidak akan memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terjerat persoalan hukum,” tegas Yassierli.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa transformasi Kemnaker tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas layanan ketenagakerjaan, tetapi juga pada pembangunan budaya birokrasi yang berintegritas sebagai fondasi utama menghadirkan pelayanan publik yang dipercaya masyarakat.
Komentar