JurnalPatroliNews | Jakarta – Perkara dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memasuki babak persidangan.
Sidang perdana perkara tersebut dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (11/8/2026). Agenda awal persidangan adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menjelang persidangan, Tim Penasihat Hukum Yaqut meminta kebijakan pemerintah terkait tambahan 20.000 kuota haji pada 2024 tidak dinilai secara parsial.
Menurut tim hukum, pembagian tambahan kuota menjadi 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus harus dilihat berdasarkan keseluruhan konteks kebijakan, termasuk kewenangan, kondisi penyelenggaraan haji, tujuan pengambilan keputusan hingga dampaknya terhadap jemaah.
Tim hukum menilai perbedaan komposisi kuota tersebut tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi maupun kerugian keuangan negara.
“Tambahan 20.000 kuota bukan berasal dari permintaan atau kepentingan pribadi Menteri Agama. Kuota tersebut merupakan hasil komunikasi Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi pada tingkat kepala negara,” demikian keterangan tertulis Tim Penasihat Hukum Yaqut yang diterima redaksi, Minggu (9/8/2026).
Menurut tim hukum, Yaqut kemudian menjalankan kewenangannya dalam mengelola tambahan kuota dengan mempertimbangkan kondisi penyelenggaraan ibadah haji pada saat itu.
Salah satu poin yang akan menjadi perhatian dalam persidangan adalah dugaan kerugian keuangan negara.
Tim penasihat hukum Yaqut menegaskan, dalam perkara korupsi, kerugian negara harus dapat dibuktikan secara nyata. Tidak cukup hanya menunjukkan adanya kebijakan yang dinilai berbeda atau menimbulkan konsekuensi tertentu.
Menurut mereka, harus dijelaskan secara terang objek keuangan negara yang disebut berkurang, nilai kerugiannya, metode penghitungan, hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dengan kerugian, hingga pihak yang diduga memperoleh manfaat.
“Persoalan mendasar yang harus dijawab dalam persidangan adalah keuangan negara yang mana yang secara nyata berkurang akibat kebijakan tersebut, berapa nilai kerugiannya, bagaimana penghitungannya, dan apa hubungan kausal kerugian tersebut dengan tindakan Yaqut Cholil Qoumas,” kata tim hukum.
Tim pembela juga menyoroti posisi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam penyelenggaraan haji.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, PIHK memiliki hubungan langsung dengan jemaah dalam memberikan pelayanan haji khusus.
PIHK juga dapat mengenakan biaya di atas setoran Bipih Khusus apabila biaya tersebut berkaitan dengan pelayanan tambahan di luar standar pelayanan minimum.
Karena itu, tim hukum berpandangan bahwa pembayaran jemaah kepada PIHK untuk memperoleh layanan tambahan tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai penerimaan Menteri Agama ataupun aliran dana kepada pejabat Kementerian Agama.
Selain aspek hukum dan keuangan negara, Tim Penasihat Hukum Yaqut juga membawa faktor keselamatan jemaah sebagai bagian dari argumentasi mengenai kebijakan pembagian kuota.
Menurut mereka, keputusan mengenai alokasi tambahan kuota tidak hanya didasarkan pada pembagian angka antara jemaah reguler dan khusus.
Kondisi faktual di lapangan, termasuk kepadatan di kawasan Mina, kesiapan pelayanan, mobilitas jemaah, serta aspek keselamatan disebut menjadi pertimbangan.
Pada penyelenggaraan haji 2024, kepadatan jemaah di Mina menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan rangkaian ibadah haji.
Tim hukum berpendapat, memasukkan seluruh tambahan 20.000 kuota ke kelompok jemaah reguler berpotensi meningkatkan kepadatan karena jumlah jemaah reguler Indonesia sudah sangat besar.
“Penentuan alokasi kuota tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktual di Mina, kesiapan pelayanan, pergerakan jemaah, serta aspek keselamatan,” ujar tim hukum.
Mereka juga mengaitkan pertimbangan keselamatan tersebut dengan prinsip menjaga jiwa dalam perspektif fikih.
Dengan demikian, menurut tim pembela, kebijakan pembagian tambahan kuota tidak semestinya hanya dilihat melalui perbandingan angka 10.000 kuota reguler dan 10.000 kuota khusus.
Perkara ini selanjutnya akan diuji melalui proses persidangan terbuka. Jaksa KPK akan menyampaikan konstruksi perkara dan dugaan tindak pidana yang didakwakan kepada Yaqut.
Di sisi lain, tim penasihat hukum akan memiliki kesempatan menguji dakwaan tersebut melalui pembelaan, pemeriksaan saksi, ahli, alat bukti, serta argumentasi hukum.
Tim hukum Yaqut menegaskan inti perkara harus diarahkan pada pembuktian apakah benar terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa, apakah tindakan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara secara nyata, serta apakah terdapat hubungan langsung antara tindakan Yaqut dengan kerugian yang didalilkan.
“Perhitungan kerugian negara, bukti transaksi, hubungan sebab-akibat, serta dugaan keuntungan pihak tertentu akan diuji secara terbuka dalam persidangan,” demikian keterangan Tim Penasihat Hukum Yaqut.
Sidang perdana pada Selasa mendatang akan menjadi awal dari proses pembuktian untuk menguji seluruh konstruksi perkara tersebut di hadapan majelis hakim.
Komentar