JurnalPatroliNews | Jakarta — Rencana Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Aida S. Budiman sebagai calon Deputi Gubernur Senior BI mendapat perhatian dari Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.
Menurut Said, kedua figur tersebut memiliki modal pengalaman dan rekam jejak panjang di sektor keuangan. Namun, tantangan yang menanti kepemimpinan baru BI tidak ringan, terutama ketika perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian.
Said menilai pengalaman Destry dan Aida menjadi salah satu faktor yang dapat memberikan kepercayaan kepada pelaku pasar.
“Destry dan Aida bukan orang baru di sektor keuangan. Keduanya memiliki jejak panjang, sebelum masing-masing berkarier menjadi bagian dari pimpinan Bank Indonesia,” tulis Said dalam pandangannya.
Menurut dia, rekam jejak tersebut merupakan modal penting untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Hal itu, kata Said, terlihat ketika Perry Warjiyo mengundurkan diri dari posisi Gubernur BI dan Destry menjalankan kepemimpinan sementara.
Saat itu, pasar dinilai tidak mengalami gejolak berlebihan karena transisi kepemimpinan berlangsung dengan dukungan tim yang sudah berjalan.
Said menilai pengajuan Destry dan Aida oleh Presiden Prabowo dapat dibaca sebagai pilihan yang mengedepankan pendekatan teknokratis.
Menurutnya, keputusan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menjaga stabilitas sektor keuangan dan menghindari persepsi politisasi terhadap bank sentral.
“Pilihan Presiden Prabowo mengajukan Destry dan Aida adalah pilihan teknokrasi. Langkah ini menepis anggapan politisasi BI, dan komitmen untuk menjaga pasar keuangan tetap kondusif,” ujar Said.
Ia mengingatkan bahwa independensi BI merupakan salah satu buah penting Reformasi yang harus dipertahankan.
Said menilai hubungan antara pemerintah dan bank sentral harus dibangun melalui pembagian peran yang jelas. Kepastian arah kebijakan menjadi penting agar pelaku pasar dapat membaca langkah pemerintah dan BI dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Said kemudian menyoroti tantangan yang akan dihadapi kepemimpinan BI ke depan.
Menurutnya, dua mandat utama bank sentral adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Namun, perubahan regulasi juga memberikan peran tambahan kepada BI untuk ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Persoalannya, Said menilai Indonesia masih membutuhkan “core policy” atau kerangka kebijakan utama yang dapat menjadi panduan dalam menentukan arah kebijakan moneter.
Ia membandingkan pilihan kebijakan Indonesia dengan negara seperti China dan Amerika Serikat yang dinilainya memiliki kecenderungan kebijakan moneter yang lebih jelas dalam menghadapi kepentingan ekonominya.
Menurut Said, China selama ini berupaya menjaga daya saing ekspornya, sementara Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir menghadapi persoalan inflasi serta defisit perdagangan.
Dari pengalaman kedua negara tersebut, Said melihat Indonesia perlu menentukan pilihan kebijakan yang lebih jelas.
Ia mempertanyakan apakah Indonesia akan mendorong ekspor komoditas dengan mempertahankan daya saing melalui pelemahan rupiah secara terbatas, atau memilih memperkuat rupiah untuk membantu menekan inflasi, terutama pada sektor pangan dan energi yang masih memiliki ketergantungan terhadap impor.
“Hal inilah yang perlu dirumuskan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI ke depan,” ujarnya.
Menurut Said, keputusan tersebut bukan sekadar persoalan kebijakan moneter. Ada kebutuhan untuk melakukan orkestrasi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter bank sentral.
Kejelasan arah tersebut juga dinilai penting untuk memberikan sinyal kepada pasar mengenai strategi ekonomi Indonesia dalam menghadapi perubahan global.
Kondisi ekonomi dunia, menurut Said, semakin membutuhkan respons kebijakan yang terukur.
Perang Rusia-Ukraina sejak 2022, gejolak harga komoditas, inflasi global, perubahan kebijakan suku bunga negara maju, hingga ketegangan perdagangan telah mengubah lingkungan ekonomi internasional.
Dalam situasi seperti itu, kepemimpinan BI dituntut mampu menjaga stabilitas domestik sekaligus memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, Said melihat hubungan kerja yang kuat antara Menteri Keuangan dan pimpinan BI menjadi salah satu faktor penting.
Ia menilai komunikasi dan koordinasi keduanya harus mampu menghasilkan kerangka kebijakan nasional yang konsisten dan dapat dipahami pasar.
“Saya percaya, mengingat relasi Purbaya, Menteri Keuangan dan Destry, calon Gubernur BI sudah terjadi lama, bahkan bisa jadi mereka berdua sudah level soulmate. Harusnya tidak sulit bagi keduanya untuk bekerja bersama, merumuskan core kebijakan, dan berbagi peran,” kata Said.
Bagi Said, tantangan kepemimpinan BI ke depan bukan sekadar memilih siapa yang menjadi gubernur dan deputi gubernur senior, tetapi memastikan arah kebijakan moneter Indonesia memiliki fondasi yang jelas, terukur, dan mampu memberikan kepastian bagi pasar maupun dunia usaha.
Komentar