JurnalPatroliNews | Bandung — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memasang target ambisius untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda dalam tiga tahun ke depan. Selain menekan tingkat pengangguran pemuda secara signifikan, pemerintah menargetkan kualitas pembangunan pemuda Jawa Barat melonjak hingga mencapai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) minimal 90 pada 2029.
Target tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XVI Pemuda/KNPI Jawa Barat 2026 di Grand Asrilia Hotel Convention & Restaurant, Kota Bandung, Selasa (18/8/2026).
Menurut Herman, peningkatan kualitas pemuda tidak dapat dipisahkan dari dua persoalan fundamental, yakni akses pendidikan dan kesejahteraan. Karena itu, pembangunan pemuda harus ditempatkan sebagai salah satu agenda strategis dalam mewujudkan visi Jabar Istimewa.
“Peningkatan kualitas pemuda harus menjadi perhatian serius, terutama dalam aspek pendidikan dan kesejahteraan,” ujar Herman.
Herman mengungkapkan, capaian Indeks Pembangunan Pemuda Jawa Barat saat ini berada di angka 62,96. Menurut dia, angka tersebut masih menyisakan ruang yang sangat besar untuk ditingkatkan.
Karena itu, pemerintah daerah menantang seluruh pemangku kepentingan pembangunan pemuda untuk mendorong IPP Jawa Barat hingga setidaknya 90 pada 2029.
Target tersebut bukan sekadar mengejar angka indeks. Herman menekankan bahwa peningkatan kualitas pembangunan pemuda harus terlihat dalam kehidupan nyata, mulai dari pendidikan, kesejahteraan, hingga kesempatan memperoleh pekerjaan dan membangun masa depan.
Sejalan dengan itu, Pemprov Jabar juga menargetkan tingkat pengangguran di kalangan pemuda dapat ditekan secara signifikan dalam periode yang sama.
Bagi pemerintah daerah, keberhasilan pembangunan pemuda tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan organisasi atau agenda kepemudaan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa besar kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup generasi muda.
Herman menyadari pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian untuk mengejar target tersebut.
Kolaborasi dengan masyarakat dan organisasi kepemudaan, termasuk Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat, dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan berbagai program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan pemuda.
Musda KNPI Jabar pun diharapkan tidak berhenti sebagai forum pergantian kepemimpinan organisasi. Forum tersebut harus mampu melahirkan gagasan dan strategi konkret yang dapat membantu pemerintah menjawab berbagai tantangan pemuda.
Herman bahkan mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan organisasi kepemudaan seharusnya dapat dilihat dari kontribusinya terhadap kehidupan masyarakat.
“Pemerintah tanpa masyarakat, pemerintah tanpa pemuda tidak ada apa-apanya,” kata Herman.
Pernyataan itu menegaskan posisi pemuda bukan sekadar sebagai objek pembangunan, melainkan bagian penting dari kekuatan yang menentukan keberhasilan pembangunan Jawa Barat.
Dalam forum tersebut, Herman juga memberikan tantangan kepada calon dan pengurus KNPI Jawa Barat ke depan agar tidak terjebak dalam pola kerja organisasi yang monoton.
Ia meminta kepemimpinan KNPI berikutnya berani keluar dari zona nyaman dan menciptakan organisasi yang kompetitif serta mampu melahirkan terobosan.
Menurutnya, tantangan pembangunan pemuda membutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan dan mampu menerjemahkan persoalan menjadi program yang menghasilkan dampak.
Karena itu, KNPI diharapkan tidak hanya aktif menjalankan agenda internal organisasi, tetapi mampu mengambil posisi strategis dalam menjawab persoalan pendidikan, pengangguran, kesejahteraan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia muda.
“Kepemimpinan KNPI berikutnya harus berani bertaruh,” pungkas Herman.
Target IPP 90 dan penurunan pengangguran pemuda pada 2029 pada akhirnya menjadi tantangan bersama antara pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, masyarakat, dan para pemuda sendiri.
Jawa Barat memiliki jumlah penduduk muda yang besar. Jika potensi tersebut dibarengi pendidikan yang berkualitas, akses pekerjaan yang lebih luas, keterampilan yang relevan, serta ruang partisipasi publik yang kuat, pemuda dapat menjadi motor utama pembangunan daerah.
Sebaliknya, jika persoalan pendidikan dan pengangguran tidak segera ditangani, bonus demografi berpotensi tidak memberikan hasil maksimal.
Karena itu, Musda KNPI Jabar 2026 menjadi momentum untuk menggeser orientasi gerakan kepemudaan dari sekadar aktivitas organisasi menuju agenda yang lebih konkret dan terukur.
Target 2029 kini telah diletakkan: pengangguran pemuda harus turun signifikan, kualitas pendidikan meningkat, dan IPP Jawa Barat didorong dari 62,96 menuju minimal 90.
Tantangannya bukan sekadar mencapai angka, melainkan memastikan peningkatan tersebut benar-benar dirasakan oleh generasi muda di seluruh Jawa Barat.
Komentar