JurnalPatroliNews | Jakarta — Kabar mengenai penataan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat respons positif dari Partai Gerindra. Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi langkah DPR bersama pemerintah yang dinilai memberikan arah lebih jelas terhadap masa depan para guru PPPK.
Apresiasi tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi dan finalisasi kebijakan penataan status guru PPPK yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah kementerian terkait.
Salah satu hasil pembahasan tersebut membuka peluang bagi guru PPPK paruh waktu untuk memperoleh prioritas pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
“Kami dari Fraksi Gerindra mengapresiasi kepemimpinan Bang Sufmi Dasco Ahmad di DPR dan jajaran pemerintah yang tanggap menyelesaikan persoalan ini,” ujar Andre, Kamis (20/8/2026).
Andre menilai kepastian status kepegawaian menjadi persoalan penting bagi para guru yang selama ini masih menghadapi ketidakjelasan mengenai masa depan status kerja dan kesejahteraannya.
Menurut dia, penataan PPPK paruh waktu, peluang menjadi PPPK penuh waktu, hingga kemungkinan pengalihan status kepegawaian merupakan bagian dari kebijakan yang perlu dikawal secara serius.
Andre menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan kepastian kepada para pendidik.
“Komitmen DPR dan pemerintah ini membuktikan bahwa negara hadir secara nyata. Selama ini, banyak guru honorer dan PPPK yang cemas. Keputusan bersama ini memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat dirindukan oleh para pendidik di seluruh penjuru tanah air,” paparnya.
Menurutnya, guru merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, persoalan status dan kesejahteraan mereka tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut.
Andre memastikan dukungan Fraksi Gerindra tidak berhenti pada proses perumusan kebijakan.
Ia mengatakan partainya akan ikut mengawal tahapan transisi setelah regulasi diterapkan, termasuk memastikan pelaksanaannya berjalan hingga tingkat pemerintah daerah.
“Ke depan, Fraksi Gerindra DPR RI maupun MPR RI siap mengawal seluruh proses transisi administratif ini hingga ke tingkat daerah. Kami ingin memastikan tidak ada kendala teknis atau birokrasi yang menghambat implementasi keputusan ini, sehingga para guru dapat fokus melahirkan generasi penerus bangsa,” tegasnya.
Menurut Andre, pengawalan tersebut penting karena persoalan administrasi dan implementasi di daerah berpotensi menjadi tantangan tersendiri ketika kebijakan mulai dijalankan.
Dalam rapat tersebut, Menteri PAN-RB Rini Widyantini memaparkan terdapat sekitar 955.245 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 guru tercatat sebagai PPPK paruh waktu.
Sementara itu, proyeksi kebutuhan guru secara nasional masih mencapai 526.689 formasi.
Pemerintah selanjutnya menyiapkan skema yang memberikan prioritas kepada guru PPPK paruh waktu untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Pada tahun yang sama, pemerintah juga disebut akan membuka seleksi bagi PPPK yang memenuhi ketentuan untuk mengikuti jalur menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Dari sisi anggaran, Kementerian Keuangan memastikan skema transisi tersebut dapat dijalankan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.
Berdasarkan simulasi pemerintah, pelaksanaan kebijakan tersebut diproyeksikan tetap menjaga defisit APBN 2027 di kisaran 2,4 persen.
Bagi Andre, kepastian tersebut menjadi langkah penting agar para guru tidak lagi dibayangi ketidakjelasan status kepegawaian.
Ia berharap proses transisi dapat berjalan tertib, transparan, dan tidak menimbulkan hambatan administratif yang justru merugikan para pendidik.
Komentar