JurnalPatroliNews | Bandung — DPRD Kota Bandung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pembangunan Gedung Inspektorat dan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung dengan skema penganggaran tahun jamak atau multiyears.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (31/8/2026).
Rapat paripurna dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung serta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bersama jajaran Pemerintah Kota Bandung.
Selain pengesahan Raperda yang sebelumnya dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) 17, rapat juga mengagendakan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
Pengesahan Raperda pembangunan Gedung RSUD Kota Bandung menjadi salah satu keputusan penting dalam rapat paripurna tersebut.
Dengan adanya dasar hukum penganggaran tahun jamak, pembangunan fasilitas kesehatan tersebut memiliki kerangka pembiayaan yang dapat dilaksanakan lintas tahun anggaran.
Skema multiyears diperlukan untuk proyek pembangunan fisik yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih dari satu tahun anggaran.
Pemerintah Kota Bandung berharap skema tersebut memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pembangunan tanpa harus terputus karena pergantian tahun anggaran.
Pembangunan Gedung RSUD juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan masyarakat.
Kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan tambahan menjadi semakin penting karena kapasitas pelayanan kesehatan di Kota Bandung dinilai membutuhkan penguatan.
Rumah sakit daerah yang dibangun diharapkan dapat memperluas akses pelayanan sekaligus memberikan pilihan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.
Kawasan Bandung Timur menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian karena kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Dengan tambahan kapasitas RSUD, pelayanan kesehatan diharapkan tidak terlalu terkonsentrasi pada kawasan tertentu.
Pembangunan tersebut pada akhirnya bukan hanya mengenai pembangunan gedung fisik, tetapi juga bagian dari strategi meningkatkan kapasitas pelayanan publik di bidang kesehatan.
Selain pembangunan rumah sakit, DPRD Kota Bandung juga menyetujui Raperda pembangunan Gedung Inspektorat Daerah Kota Bandung dengan skema penganggaran tahun jamak.
Gedung tersebut berkaitan langsung dengan penguatan fungsi pengawasan internal pemerintahan.
Inspektorat memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selama ini, Inspektorat Daerah Kota Bandung disebut belum memiliki kantor permanen dan masih menggunakan gedung sewaan sebagai tempat bekerja.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pembangunan fasilitas kerja yang lebih representatif.
Keberadaan gedung permanen diharapkan dapat mendukung kerja Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Pengawasan internal yang kuat menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
Dengan fasilitas kerja yang memadai, Inspektorat diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif.
Karena itu, pembangunan Gedung Inspektorat tidak hanya dipandang sebagai proyek fisik, tetapi juga bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan.
Agenda lain dalam rapat paripurna adalah penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Dokumen tersebut menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Perubahan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.
Melalui perubahan tersebut, arah pendapatan dan belanja daerah dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan yang berkembang pada tahun berjalan.
Pemerintah bersama DPRD perlu memastikan anggaran yang tersedia dapat diarahkan kepada program yang benar-benar mendesak.
Beberapa kebutuhan yang menjadi perhatian mencakup bantuan sosial, perbaikan infrastruktur jalan dan lingkungan serta penanganan berbagai persoalan perkotaan.
Selain membahas perubahan anggaran 2026, DPRD dan Pemkot Bandung juga menyepakati KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027.
KUA-PPAS menjadi salah satu instrumen awal dalam menyusun arah kebijakan serta plafon anggaran yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD tahun berikutnya.
Kesepakatan tersebut memberikan kerangka bagi pemerintah daerah dalam menyusun prioritas pembangunan pada 2027.
Program pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan serta penguatan perekonomian masyarakat menjadi bagian yang harus mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran.
Penetapan berbagai dokumen anggaran dan pengesahan Raperda menunjukkan adanya upaya DPRD dan Pemerintah Kota Bandung untuk memberikan kepastian terhadap program pembangunan yang membutuhkan pembiayaan lintas tahun.
Skema multiyears memungkinkan pembangunan gedung RSUD dan Inspektorat direncanakan secara lebih berkesinambungan.
Namun, pelaksanaan proyek tahun jamak juga membutuhkan pengawasan anggaran yang ketat agar pembangunan berjalan sesuai target dan tidak menimbulkan beban fiskal yang tidak terkendali.
Karena itu, setiap tahapan harus mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan prinsip akuntabilitas.
Dalam rapat tersebut, Nota Kesepakatan ditandatangani pimpinan DPRD Kota Bandung, yakni H. Asep Mulyadi, S.H., H. Toni Wijaya, S.E., S.H., Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M. dan Rieke Suryaningsih, S.H., bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
Penandatanganan tersebut menjadi simbol kesepakatan politik dan administratif antara legislatif dan eksekutif mengenai arah kebijakan anggaran daerah.
Kesepakatan tersebut kemudian menjadi dasar bagi proses lanjutan penyusunan APBD Perubahan 2026 dan APBD 2027.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS, tantangan selanjutnya berada pada tahap penyusunan program dan pelaksanaan anggaran.
DPRD memiliki fungsi penganggaran sekaligus pengawasan untuk memastikan program yang disepakati benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Sementara Pemkot Bandung bertanggung jawab menerjemahkan arah kebijakan tersebut dalam program yang dapat dilaksanakan secara efektif.
Proyek pembangunan Gedung RSUD dan Inspektorat menjadi dua contoh pembangunan fisik yang sekaligus memiliki tujuan pelayanan publik.
RSUD diarahkan memperkuat layanan kesehatan, sedangkan Gedung Inspektorat mendukung penguatan pengawasan birokrasi.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 juga menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan Kota Bandung mulai diarahkan lebih awal.
Pemerintah daerah membutuhkan kepastian mengenai program prioritas agar pelaksanaan pembangunan tidak bersifat reaktif.
Pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat menjadi sektor yang membutuhkan kesinambungan kebijakan.
Pada saat yang sama, kebutuhan infrastruktur perkotaan dan pelayanan dasar tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Pengesahan Raperda dan kesepakatan dokumen anggaran memang menjadi langkah penting.
Namun, kualitas kebijakan pada akhirnya akan ditentukan oleh pelaksanaan.
Pembangunan Gedung RSUD harus mampu menghasilkan tambahan kapasitas layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Gedung Inspektorat juga harus berbanding lurus dengan semakin kuatnya fungsi pengawasan dan pencegahan penyimpangan dalam birokrasi.
Sementara KUA-PPAS 2026 dan 2027 harus diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran dan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
Dengan keputusan DPRD bersama Pemkot Bandung tersebut, agenda pembangunan Kota Bandung memasuki fase baru.
Dua proyek strategis—Gedung RSUD dan Gedung Inspektorat—mendapat kepastian melalui skema penganggaran tahun jamak.
Pada saat yang sama, arah fiskal 2026 dan kerangka anggaran 2027 telah memperoleh kesepakatan awal.
Kini perhatian publik beralih pada satu hal: sejauh mana keputusan tersebut benar-benar diwujudkan menjadi pelayanan kesehatan yang lebih baik, birokrasi yang lebih akuntabel, serta pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga Kota Bandung.
Komentar