JurnalPatroliNews | Bogor — Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan dua agenda besar pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional: mempercepat hilirisasi sumber daya alam dan melanjutkan restrukturisasi perusahaan milik negara.
Dua agenda tersebut dibahas Prabowo saat menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat malam (4/9/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung setelah Prabowo kembali dari Vladivostok, Rusia. Dalam pertemuan itu, perkembangan hilirisasi menjadi salah satu agenda utama yang dilaporkan kepada Presiden.
Presiden mendorong agar pengolahan sumber daya alam tidak berhenti pada ekspor bahan mentah, tetapi dilakukan lebih banyak di dalam negeri sehingga menciptakan nilai tambah, memperkuat investasi dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan percepatan hilirisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus memperkuat investasi nasional.
Hilirisasi Jadi Mesin Nilai Tambah
Pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai salah satu instrumen penting untuk mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kekuatan ekonomi.
Dengan pengolahan di dalam negeri, nilai ekonomi dari komoditas diharapkan tidak berhenti pada tahap ekstraksi atau penjualan bahan mentah.
Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk membuka ruang investasi, memperluas aktivitas industri dan menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Dalam konteks itu, Danantara memiliki posisi penting karena pemerintah tengah mendorong optimalisasi aset dan investasi strategis untuk memperkuat ekosistem industri nasional.
290 BUMN Sudah Ditutup
Selain hilirisasi, Prabowo menerima laporan mengenai perkembangan penataan perusahaan negara.
Hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN disebut telah ditutup, dengan efisiensi anggaran yang diklaim mencapai Rp50 triliun.
Restrukturisasi tersebut belum berhenti.
Pemerintah menargetkan sedikitnya 700 BUMN lainnya dapat ditutup hingga akhir Desember 2026. Bila target tersebut tercapai, efisiensi anggaran diproyeksikan dapat meningkat hingga sekitar Rp100 triliun.
Langkah tersebut menunjukkan pemerintah tengah melakukan penyederhanaan struktur BUMN agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi maupun pemborosan sumber daya.
Perampingan Bukan Sekadar Mengurangi Jumlah
Namun, penataan perusahaan negara tidak semata-mata dipandang dari jumlah entitas yang ditutup.
Prabowo menekankan restrukturisasi harus menghasilkan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat dan profesional.
Artinya, penutupan atau penggabungan entitas BUMN harus memiliki dasar pertimbangan yang terukur dan menyeluruh.
“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” ujar Teddy.
Dengan pendekatan tersebut, restrukturisasi diarahkan bukan hanya untuk memangkas biaya, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara.
Danantara Jadi Bagian dari Transformasi
Kehadiran Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara dalam pertemuan tersebut memperlihatkan keterkaitan antara agenda investasi, hilirisasi dan optimalisasi aset negara.
Danantara diposisikan sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam mengelola investasi dan aset strategis sehingga dapat memberikan hasil yang lebih besar bagi perekonomian.
Kolaborasi antara kebijakan investasi dan restrukturisasi BUMN diharapkan menciptakan struktur korporasi negara yang lebih fokus sekaligus mendukung agenda industrialisasi.
Dengan demikian, perusahaan negara yang dipertahankan diharapkan memiliki fungsi dan peran yang semakin jelas.
Pemerintah Kejar Efisiensi dan Produktivitas
Jika target restrukturisasi hingga akhir 2026 dapat direalisasikan, pemerintah memproyeksikan efisiensi anggaran mencapai Rp100 triliun.
Angka tersebut menjadi bagian penting dari agenda efisiensi pemerintahan.
Namun, manfaat restrukturisasi tidak hanya diukur dari penghematan anggaran. Pemerintah juga membutuhkan BUMN yang mampu menghasilkan kinerja, keuntungan, pelayanan publik dan kontribusi ekonomi yang lebih optimal.
Karena itu, setelah proses penutupan dan penggabungan dilakukan, tantangan berikutnya adalah memastikan perusahaan yang tersisa benar-benar memiliki tata kelola dan produktivitas yang lebih baik.
Hilirisasi dan BUMN Didorong Bergerak Bersamaan
Dua agenda tersebut pada akhirnya memiliki hubungan yang cukup erat.
Hilirisasi membutuhkan modal besar, infrastruktur, teknologi, rantai pasok serta perusahaan yang mampu menjalankan investasi dalam skala besar.
Pada saat bersamaan, BUMN harus memiliki struktur yang sehat agar dapat menjalankan peran tersebut secara efektif.
Karena itu, restrukturisasi perusahaan negara dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menyiapkan mesin korporasi nasional untuk mendukung agenda industrialisasi dan hilirisasi.
Pemerintah menginginkan perusahaan negara yang tidak sekadar banyak secara jumlah, tetapi kuat secara fungsi dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan.
Tantangan Besar Menanti
Agenda Prabowo tersebut membawa dua target besar sekaligus: meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri dan menciptakan struktur BUMN yang lebih ramping serta efisien.
Namun, keberhasilan kedua kebijakan tersebut akan sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaannya.
Hilirisasi membutuhkan kepastian investasi, teknologi dan pasar. Sementara restrukturisasi BUMN membutuhkan proses yang transparan, terukur serta memperhatikan keberlanjutan usaha dan kepentingan publik.
Karena itu, penutupan ratusan entitas BUMN bukanlah tujuan akhir.
Demikian pula hilirisasi tidak cukup hanya dengan membangun fasilitas pengolahan.
Keduanya harus menghasilkan sesuatu yang lebih konkret: produktivitas meningkat, nilai tambah tinggal di Indonesia, investasi bertambah dan perusahaan negara mampu beroperasi secara profesional.
Pertemuan di Hambalang menjadi penegasan bahwa pemerintah ingin menjalankan dua agenda tersebut secara bersamaan.
Di satu sisi, sumber daya alam didorong menghasilkan nilai tambah sebesar-besarnya di dalam negeri. Di sisi lain, perusahaan negara ditata agar lebih ramping, sehat dan mampu menjadi penggerak ekonomi nasional.
Komentar