JurnalPatroliNews | Jakarta — Indonesia dan Malaysia sepakat menaikkan level perang terhadap jaringan narkotika internasional. Tidak lagi hanya mengejar kurir yang tertangkap di lapangan, kedua negara kini memperkuat kerja sama intelijen untuk membongkar identitas, pergerakan hingga keberadaan bandar besar dan otak sindikat narkoba.
Penguatan kerja sama itu dibahas dalam Pertemuan Bilateral ke-14 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dengan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis Diraja Malaysia (JSJN PDRM) di Genting Highlands, Pahang, Malaysia, pada 2-4 September 2026.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait penanganan kejahatan narkotika lintas negara sekaligus langkah memperkuat kerja sama bilateral.
“Perwakilan kedua belah pihak telah membahas berbagai isu strategis terkait penanganan kejahatan narkotika lintas negara dan upaya peningkatan kerja sama bilateral,” kata Eko dalam keterangan tertulisnya, Senin, 7 September 2026.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah peningkatan pertukaran informasi intelijen untuk memburu aktor utama di balik jaringan peredaran narkotika.
Bandar Besar Jadi Sasaran Utama
Selama ini, penindakan kasus narkoba kerap berujung pada penangkapan kurir atau pelaku yang berada di lapisan paling bawah jaringan.
Polri menilai pendekatan tersebut tidak cukup untuk memutus rantai peredaran narkotika. Para bandar dan pengendali jaringan yang berada di belakang layar justru harus menjadi sasaran utama.
Indonesia mendorong peningkatan pertukaran informasi mengenai identitas dan pergerakan bandar besar yang selama ini relatif sulit disentuh penegak hukum karena beroperasi lintas negara.
“Pihak Indonesia menyoroti perlunya peningkatan sharing informasi intelijen terkait identitas dan pergerakan bandar besar atau mastermind sindikat narkotika internasional yang hingga saat ini masih sulit tersentuh hukum,” ujar Eko.
Menurutnya, kerja sama tersebut diarahkan agar penindakan tidak berhenti pada kurir yang berada di lapangan.
“Kerja sama intelijen diharapkan dapat menargetkan aktor intelektual, bukan hanya kurir lapangan,” lanjutnya.
Pergeseran fokus tersebut menjadi penting karena jaringan narkotika internasional memiliki struktur yang semakin kompleks. Pengendali transaksi dapat berada di satu negara, sementara barang, kurir dan penerima berada di negara lain.
Karena itu, pertukaran data intelijen menjadi salah satu kunci untuk menghubungkan seluruh bagian jaringan tersebut.
Buronan di Malaysia Jadi Perhatian
Indonesia dan Malaysia juga membahas persoalan buronan kasus narkoba yang melarikan diri ke Malaysia.
Salah satu persoalan yang selama ini menjadi tantangan adalah proses pemulangan buronan melalui mekanisme ekstradisi yang membutuhkan tahapan panjang.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Malaysia menawarkan alternatif untuk mempercepat penanganan buronan warga negara Indonesia yang berada di wilayahnya.
Salah satu strategi yang diusulkan adalah pembatalan paspor oleh pihak Imigrasi Indonesia.
Dengan dicabutnya paspor, status keberadaan warga negara Indonesia yang bersangkutan di Malaysia dapat menjadi illegal stay sehingga membuka jalur deportasi atau pemulangan tanpa harus selalu bergantung pada proses ekstradisi.
“Pihak Malaysia mengusulkan strategi penangkapan DPO yang berada di Malaysia agar tidak selalu bergantung pada proses ekstradisi yang panjang,” kata Eko.
Alternatif tersebut diharapkan dapat memperpendek waktu penanganan buronan yang telah diketahui keberadaannya di Malaysia, tentu melalui mekanisme hukum dan koordinasi antarinstansi yang berlaku.
Jalur Police to Police Diperkuat
Kerja sama tidak hanya mencakup warga negara Indonesia yang menjadi buronan di Malaysia.
Koordinasi juga diperkuat untuk menangani warga negara Malaysia yang tersangkut perkara hukum di Indonesia.
Polri dan PDRM sepakat menggunakan jalur resmi police to police antara JSJN PDRM dan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.
Jalur tersebut dinilai lebih efektif karena komunikasi dapat dilakukan secara langsung antarinstitusi penegak hukum yang menangani tindak pidana narkotika.
“Disepakati bahwa koordinasi terkait WN Malaysia yang bermasalah hukum di Indonesia dilaksanakan melalui jalur resmi police to police antara JSJN PDRM dengan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri karena lebih cepat dan efektif,” ujar Eko.
Menurut dia, pola koordinasi tersebut penting untuk mempercepat pertukaran informasi sekaligus menghindari hambatan komunikasi dalam penanganan perkara lintas yurisdiksi.
Selat Malaka hingga Kalimantan Jadi Titik Rawan
Indonesia dan Malaysia juga menaruh perhatian khusus pada wilayah perbatasan yang dinilai rawan menjadi jalur peredaran narkotika.
Salah satunya adalah Selat Malaka, jalur strategis yang menghubungkan berbagai kawasan perdagangan internasional.
Selain itu, wilayah perbatasan Kalimantan dengan Sabah dan Sarawak juga menjadi perhatian karena karakter geografisnya membuat pengawasan terhadap jalur keluar-masuk barang maupun manusia menjadi tantangan tersendiri.
Kedua negara mencermati semakin beragamnya modus operandi yang digunakan jaringan narkotika untuk memanfaatkan wilayah perbatasan.
Karena itu, kerja sama tidak hanya diarahkan pada penindakan setelah kejahatan terjadi, tetapi juga diperkuat dari sisi pencegahan dan deteksi dini.
Indonesia-Malaysia Perkuat Pertukaran Intelijen
Pertemuan bilateral tersebut akhirnya menghasilkan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai masukan dalam bentuk kerja sama yang lebih konkret.
“Kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti seluruh masukan yang telah disampaikan dalam pertemuan ini guna memperkuat kolaborasi dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika lintas negara, mulai dari pertukaran informasi, analisis teknis, hingga upaya penindakan bersama,” kata Eko.
Komitmen tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika lintas negara membutuhkan pendekatan yang melampaui batas wilayah.
Ketika bandar dapat mengendalikan jaringan dari negara lain, penegakan hukum juga harus mampu bergerak melintasi batas melalui kerja sama intelijen, pertukaran data dan koordinasi penindakan.
Bagi Indonesia dan Malaysia, tantangan berikutnya bukan hanya menangkap lebih banyak pelaku, tetapi memastikan otak di balik jaringan narkotika internasional tidak lagi memiliki ruang aman untuk bersembunyi.
Perang terhadap narkoba pun kini diarahkan lebih dalam: dari mengejar orang yang membawa barang, menuju membongkar siapa yang mengendalikan seluruh jaringan.
Komentar