JurnalPatroliNews | Jakarta — Pemerintah menyiapkan enam agenda utama untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Rangkaian kebijakan tersebut dibahas Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Dalam sidang yang dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan anggota DEN itu, pemerintah membahas optimalisasi sumber energi domestik sekaligus upaya mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden menekankan bahwa kemandirian energi perlu dibangun dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya yang tersedia di dalam negeri.
“Kemandirian energi nasional harus dibangun dari kekuatan dan sumber daya yang dimiliki Indonesia sendiri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya mencapai swasembada energi dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri,” kata Teddy dalam keterangan tertulisnya.
Mengutip Menteri ESDM sekaligus Ketua Harian DEN Bahlil Lahadalia, Teddy memaparkan enam langkah yang menjadi bagian pembahasan pemerintah.
1. Sumber Energi Dalam Negeri Dipercepat
Langkah pertama diarahkan pada percepatan pengembangan berbagai sumber energi yang tersedia di Indonesia.
Potensi yang masuk dalam agenda tersebut mencakup kelapa sawit, jagung, singkong, tebu, batu bara, panas bumi, hingga energi surya.
Pemerintah melihat diversifikasi sumber energi sebagai bagian dari upaya memperkuat pasokan domestik sehingga kebutuhan energi nasional tidak terlalu bergantung pada sumber dari luar negeri.
2. B50 dan E50 Jadi Instrumen Pengurangan Impor BBM
Langkah kedua menyasar sektor bahan bakar minyak melalui pengembangan B50 dan E50.
Program tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dengan meningkatkan pemanfaatan sumber energi berbasis bahan baku domestik.
Kementerian ESDM sebelumnya menyatakan pemerintah mulai menyiapkan pengembangan E50 setelah pelaksanaan B50, dengan menjadikan pengalaman implementasi B50 sebagai salah satu bahan pembelajaran.
3. PLTS 100 GWp Dikebut
Energi surya menjadi salah satu agenda terbesar dalam strategi pemerintah.
Pemerintah menargetkan pengembangan PLTS hingga 100 GWp dalam tiga tahun. Target tersebut sebelumnya telah diluncurkan Presiden Prabowo dalam program PLTS 100 GWp di Gilimanuk, Bali, pada 25 Agustus 2026.
Program tersebut dikembangkan melalui sejumlah skema, termasuk PLTS ground mounted, PLTS atap, dan PLTS terapung.
Dengan kapasitas tersebut, pemerintah menempatkan energi surya sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus memperluas pemanfaatan energi terbarukan.
4. Produksi Minyak Nasional Didorong Naik
Pemerintah juga menempatkan peningkatan produksi minyak nasional sebagai bagian dari agenda kemandirian energi.
Caranya melalui optimalisasi ladang dan sumur yang sudah berproduksi sekaligus mempercepat kegiatan eksplorasi.
Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan produksi energi dari dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan eksternal.
5. Rencana PLTN Masuk Tahap Tindak Lanjut
Agenda kelima berkaitan dengan rencana pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Dalam Sidang DEN, pemerintah membahas tindak lanjut pembangunan PLTN dengan tetap mengacu pada kajian serta tahapan yang telah disiapkan.
Pengembangan energi nuklir ditempatkan sebagai salah satu opsi dalam memperkuat bauran energi nasional.
6. Peta Jalan Energi Harus Terukur
Langkah terakhir menyangkut penyusunan peta jalan energi nasional.
Pemerintah menginginkan roadmap yang tidak hanya memuat sasaran besar, tetapi juga dilengkapi target tahunan, kebutuhan investasi, jadwal pelaksanaan, serta pembagian tugas antarinstansi.
Dengan kerangka tersebut, pelaksanaan kebijakan energi diharapkan memiliki ukuran yang lebih jelas dan dapat dipantau berdasarkan tahapan yang telah ditentukan.
Kemandirian Energi Dikaitkan dengan Ketahanan Ekonomi
Bagi Presiden Prabowo, agenda kemandirian energi tidak berhenti pada kemampuan memenuhi kebutuhan energi nasional.
Menurut Teddy, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan penguatan ketahanan ekonomi dan ruang Indonesia dalam menentukan arah pembangunan di tengah perubahan geopolitik global.
“Presiden menegaskan bahwa kemandirian energi bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan memberikan ruang yang lebih besar bagi Indonesia untuk menentukan arah pembangunannya di tengah dinamika geopolitik global,” ujar Teddy.
Enam agenda tersebut kini menjadi bagian dari arah kebijakan energi pemerintah, mulai dari optimalisasi sumber daya domestik, pengembangan bahan bakar nabati, percepatan energi surya, peningkatan produksi minyak, persiapan energi nuklir hingga penyusunan peta jalan yang terukur.
Realisasi setiap agenda selanjutnya akan bergantung pada kesiapan teknologi, investasi, regulasi, infrastruktur, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Komentar