JurnalPatroliNews | Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp82,89 triliun. Nilai tersebut meningkat 4,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan prioritas belanja diarahkan pada sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan peningkatan pelayanan publik.
Prioritas anggaran tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat membacakan pidato Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta mengenai penyampaian penjelasan gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026).
Dalam rancangan tersebut, belanja daerah direncanakan mencapai Rp75,04 triliun. Dari jumlah itu, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp20,04 triliun untuk pendidikan dan Rp31 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
Rano menjelaskan bahwa kedua sektor tersebut menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran, sekaligus memenuhi ketentuan belanja wajib atau mandatory spending.
“Belanja pendidikan dan infrastruktur sebagai mandatory spending telah melampaui batas minimal yang ditetapkan, yakni sebesar 20 persen untuk pendidikan dan 40 persen untuk infrastruktur dari total Belanja Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027,” kata Rano.
Selain pendidikan dan infrastruktur, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat, khususnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan.
Penanganan Stunting hingga Subsidi Pelayanan Publik
Pada sektor kesehatan, Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian terhadap penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan, peningkatan pelayanan gizi, serta pengadaan alat penunjang medis di fasilitas pelayanan kesehatan.
Pemerintah daerah juga mengarahkan anggaran untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menyediakan subsidi pelayanan publik, memperkuat bantuan sosial, serta meningkatkan daya saing perekonomian Jakarta.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan di Ibu Kota.
Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp72,62 Triliun
Untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas, pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 ditargetkan mencapai Rp72,62 triliun. Angka tersebut meningkat 4,70 persen dibandingkan Perubahan APBD 2026 yang sebesar Rp69,36 triliun.
Target pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp58,58 triliun, pendapatan transfer Rp11,16 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp2,88 triliun.
PAD masih menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan yang direncanakan. Karena itu, optimalisasi penerimaan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik.
Selain pendapatan daerah, Pemprov DKI Jakarta merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp10,27 triliun.
Penerimaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp4,28 triliun, penerbitan obligasi daerah pada 2027 sebesar Rp4,239 triliun, serta penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1,75 triliun untuk pembangunan MRT Jakarta.
Obligasi Daerah Direncanakan Terbit Bertahap
Dalam rancangan pembiayaan tersebut, penerbitan obligasi daerah direncanakan berlangsung secara bertahap pada 2027 dan 2028 dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,62 triliun.
Dari total tersebut, obligasi senilai Rp4,239 triliun direncanakan diterbitkan pada 2027, sedangkan sekitar Rp1,38 triliun dijadwalkan pada 2028.
Skema pembiayaan ini menjadi bagian dari strategi Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Meski demikian, rencana penerbitan obligasi dan penggunaan pinjaman daerah tetap menjadi bagian dari rancangan anggaran yang perlu melalui proses pembahasan serta persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
RAPBD 2027 Menanti Pembahasan Bersama DPRD
Melalui RAPBD 2027, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjaga kesinambungan program prioritas sekaligus memperkuat fondasi pembangunan menuju Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional.
Rano berharap penyampaian Raperda APBD 2027 dapat menjadi dasar pembahasan lebih lanjut bersama DPRD DKI Jakarta melalui rapat-rapat komisi. Proses tersebut diharapkan berjalan sesuai jadwal yang telah disepakati.
“Sinergi eksekutif dan legislatif diharapkan dapat mendukung penyelesaian pembahasan sesuai jadwal yang disepakati, demi mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya,” tutup Rano.
Besaran anggaran dan alokasi program dalam RAPBD 2027 selanjutnya akan mengikuti hasil pembahasan antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD sebelum ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku.
Komentar