JurnalPatroliNews | Surabaya — Kongres Nasional Majelis Tahkim Syarikat Islam (SI) ke-42 resmi dibuka di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (18/10/2026). Menteri Koperasi sekaligus Sekretaris Jenderal Syarikat Islam, Ferry Juliantono, bersama Presiden SI Hamdan Zoelva memimpin pembukaan kongres yang berlangsung hingga 20 Oktober 2026 tersebut.
Mengusung tema “Dakwah Ekonomi Menuju Kemerdekaan Sejati”, kongres ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi umat melalui lima pilar utama, yakni ekonomi syariah, koperasi, zakat dan wakaf, ekologi dan keberlanjutan, serta kewirausahaan umat.
Dalam sambutannya, Ferry menegaskan bahwa kongres diharapkan melahirkan keputusan strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam, tetapi juga memberikan kontribusi bagi bangsa, negara, dan masyarakat global.
“Rangkaian kegiatan kongres akan melahirkan keputusan strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam di Indonesia, melainkan juga berkontribusi bagi kepentingan bangsa, negara, serta umat secara global. Selain di dalam negeri, perjuangan ini juga tidak melupakan saudara-saudara kita di Palestina,” kata Ferry dalam pembukaan kongres di Surabaya, Minggu (18/10/2026).
Sejumlah pejabat dan tokoh turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Presiden SI Hamdan Zoelva, Utusan Khusus Presiden Muhammad Mardiono, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Buya Amirsyah Tambunan, serta Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destry Anna Sari.
Lima Pilar untuk Memperkuat Ekonomi Umat
Ferry mengapresiasi tingginya antusiasme peserta dalam pembukaan kongres. Ia menyebut puluhan ribu orang memadati kegiatan tersebut dan menilai momentum ini menjadi kesempatan bagi SI untuk memperkuat peran organisasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kami akan aktifkan seluruh cabang untuk membebaskan masyarakat dari jeratan pinjaman ilegal, memberikan bantuan pangan, serta menyelesaikan masalah warga yang miskin,” tegasnya.
Pada sektor koperasi, SI mendorong pengembangan koperasi pendukung pesantren, koperasi pembiayaan syariah, serta koperasi berbasis masjid dan tempat ibadah. Penguatan koperasi tersebut diharapkan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi secara kolektif.
Sementara itu, pengelolaan zakat dan wakaf diarahkan agar semakin produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
Di bidang ekonomi syariah, SI berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah sekaligus memperluas akses permodalan bagi pengusaha muslim. Langkah ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya pelaku usaha yang mampu berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Ferry menilai potensi ekonomi umat masih sangat besar, ditopang jumlah penduduk muslim di Indonesia dan sejarah panjang perjuangan Syarikat Islam.
Berawal dari Syarikat Dagang Islam, organisasi tersebut berkembang menjadi gerakan ekonomi sekaligus bagian dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia.
“Sejarah panjang ini menjadi modal untuk membuktikan bahwa dakwah ekonomi bukan sekadar wacana, melainkan langkah nyata mewujudkan kemandirian umat,” tegas Ferry.
Surabaya dan Sejarah Perjuangan Syarikat Islam
Presiden SI Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa Surabaya dipilih sebagai lokasi kongres untuk menghidupkan kembali semangat perjuangan para pendiri bangsa. Kota tersebut memiliki hubungan historis dengan perjalanan organisasi, termasuk Kongres Pertama SI pada Januari 1913 yang, menurut Hamdan, dihadiri sedikitnya 15.000 orang.
Ia menyebut semangat kemandirian ekonomi telah menjadi bagian penting dari perjalanan SI. Gagasan tersebut tercermin dalam upaya membangun usaha dan kelembagaan ekonomi yang bertumpu pada kebersamaan serta kepedulian sosial.
“Koperasi bukan sekadar usaha mencari untung, melainkan wujud solidaritas. Inilah yang kita kembangkan kembali saat ini,” ujar Hamdan.
Ia juga menegaskan bahwa perjuangan SI berlandaskan nilai Sosialisme Islam, kebersamaan, keadilan, dan kerakyatan. Menurutnya, nilai agama dan kebangsaan dapat berjalan beriringan sebagai landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Zulhas Kaitkan Koperasi dengan Kedaulatan Pangan
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan cita-cita perjuangan SI, terutama dalam mendorong kedaulatan pangan dan pengelolaan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat.
Ia merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan penting bagi pengelolaan perekonomian nasional yang berorientasi pada kemakmuran masyarakat.
Zulkifli juga menyoroti peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu instrumen untuk memperluas manfaat kegiatan ekonomi hingga tingkat akar rumput.
“Inilah bukti nyata perjuangan mewujudkan kemerdekaan sejati: kekayaan bangsa kembali ke rakyat, petani dan nelayan tidak lagi miskin, dan kedaulatan pangan benar-benar tercapai,” ucapnya.
Kongres Nasional Majelis Tahkim SI ke-42 dijadwalkan berlangsung hingga 20 Oktober 2026. Melalui forum tersebut, organisasi diharapkan dapat merumuskan arah kebijakan dan program yang memperkuat pemberdayaan ekonomi, memperluas akses usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lima pilar yang menjadi tema pembahasan kongres akan menjadi bagian dari upaya SI mendorong kemandirian ekonomi umat sekaligus memperkuat kontribusi organisasi dalam pembangunan nasional.
Komentar