JurnalPatroliNews | Jakarta – Persoalan ekonomi tidak selalu bermula dari lemahnya daya beli, tekanan pasar, atau ketidakstabilan investasi. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni kualitas institusi negara dan bagaimana kekuasaan dijalankan. Ketika aturan hukum kehilangan wibawa, mekanisme pengawasan melemah, serta kebijakan publik lebih banyak ditentukan oleh kepentingan elite, dunia usaha menjadi salah satu sektor yang paling rentan menanggung akibatnya.
Peringatan tersebut disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., melalui tulisannya berjudul Politik Jangan Membunuh Bisnis. Ia menyoroti hubungan erat antara kualitas tata kelola pemerintahan, independensi institusi, dan keberlangsungan kegiatan ekonomi produktif.
Didik mengingatkan bahwa negara seharusnya menjadi penjaga aturan main yang adil, bukan justru menjadi sumber ketidakpastian bagi pelaku usaha.
“Jika peranan negara buruk, maka aturan main, undang-undang dan norma-norma yang dibangun akan rusak dan berpotensi merusak ekonomi. Jadi, harus dihindari praktek bernegara seperti ini agar jangan sampai politik membunuh bisnis,” tulis Didik.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi tidak cukup dibangun melalui kebijakan fiskal, investasi, maupun berbagai program pembangunan. Fondasi yang tidak kalah penting adalah kepastian hukum, institusi yang independen, serta pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan publik.
Kekuasaan Terpusat, Institusi Negara Kehilangan Keseimbangan
Dalam analisisnya, Didik menghubungkan persoalan kelembagaan dengan pemikiran Daron Acemoglu dan James A. Robinson melalui buku Why Nations Fail. Keduanya menjelaskan bahwa kemajuan atau kemunduran suatu negara sangat dipengaruhi kualitas institusi politik dan ekonominya.
Negara dapat mengalami kemunduran ketika kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok elite, sementara mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Didik menilai, kepemimpinan yang terlalu otoritatif dan merasa memiliki jawaban atas seluruh persoalan berpotensi mengesampingkan peran teknokrat, akademisi, serta para ahli dalam merumuskan kebijakan.
Situasi tersebut dapat melahirkan persoalan serius dalam birokrasi. Informasi yang seharusnya disampaikan secara objektif justru berpotensi disaring demi menyenangkan pemegang kekuasaan.
Budaya Asal Bapak Senang (ABS), menurut Didik, menjadi salah satu gambaran bagaimana iklim ketakutan dapat menghambat penyampaian informasi yang sebenarnya.
Ketika pejabat dan aparatur tidak lagi leluasa menyampaikan kritik, pemerintah berisiko kehilangan gambaran objektif mengenai kondisi lapangan. Keputusan pun dapat dibuat berdasarkan laporan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan.
Dampaknya bukan hanya terhadap kualitas pemerintahan, tetapi juga terhadap efektivitas kebijakan ekonomi.
Kolusi Politik dan Bisnis Berpotensi Melahirkan Oligarki
Sorotan Didik berikutnya menyentuh hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan bisnis.
Ia mengingatkan bahwa kedekatan antara pemegang kewenangan dan kelompok pengusaha tertentu dapat menciptakan praktik kolusi yang merusak persaingan usaha. Dalam situasi demikian, akses terhadap kebijakan, perizinan, proyek, maupun sumber daya ekonomi berpotensi lebih ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan daripada kemampuan dan kompetensi.
Praktik semacam ini dapat membuka ruang bagi oligarki, monopoli, pemburuan rente, hingga pembajakan kebijakan publik.
Lebih jauh, persoalan menjadi semakin kompleks ketika pejabat publik memiliki kepentingan bisnis pribadi atau hubungan ekonomi dengan pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari kebijakan pemerintah.
Didik menyebut fenomena tersebut sebagai munculnya sosok “penguasaha”, yakni ketika fungsi penguasa dan pengusaha bercampur dalam satu lingkaran kepentingan.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi seperti itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Negara yang semestinya mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi justru dapat kehilangan jarak independen terhadap kepentingan bisnis tertentu.
Akibatnya, persaingan usaha menjadi tidak sehat, kepercayaan investor melemah, dan kesempatan ekonomi tidak lagi terbuka secara setara.
Kebijakan Ekonomi Harus Berdasarkan Data, Bukan Selera Kekuasaan
Didik juga menyoroti pentingnya mengembalikan peran teknokrat dan pertimbangan akademis dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
Menurutnya, kebijakan publik tidak seharusnya dibangun hanya berdasarkan intuisi personal pemimpin atau kepentingan politik jangka pendek. Setiap keputusan strategis, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis, perlu didukung data, kajian ilmiah, analisis risiko, serta pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pendekatan evidence-based policy menjadi penting agar kebijakan tidak sekadar terlihat ambisius, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebab, keputusan ekonomi yang tidak memperhitungkan kondisi pasar, kemampuan pelaku usaha, dan konsekuensi fiskal dapat menimbulkan persoalan baru.
Didik juga mengingatkan bahwa inovasi dan kreativitas membutuhkan ruang kebebasan. Gagasan baru tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman hanya karena berbeda dari pandangan pemegang kekuasaan.
Dalam ekonomi modern, proses creative destruction menjadi bagian penting dari pembaruan. Persaingan, inovasi, dan perubahan teknologi diperlukan agar kegiatan ekonomi terus berkembang.
Pelemahan Pengawasan Kekuasaan Menjadi Alarm Demokrasi
Dalam konteks Indonesia, Didik menyampaikan kritik terhadap sejumlah perkembangan politik yang menurut penilaiannya memperlihatkan gejala konsentrasi kekuasaan dan melemahnya fungsi pengawasan institusi negara.
Ia menyinggung periode pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari perkembangan yang menjadi perhatiannya, terutama terkait mekanisme kontrol antarlembaga, posisi parlemen, serta efektivitas oposisi dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Didik juga mengangkat persoalan dugaan penyalahgunaan institusi dan aparat negara untuk kepentingan politik, termasuk dugaan praktik penyadapan terhadap sejumlah pihak.
Menurut pandangannya, persoalan semacam itu harus ditelusuri secara serius, termasuk mengenai kemungkinan adanya pengendali, pemberi perintah, dan pihak yang memperoleh manfaat.
Namun, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan harus dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan yang independen. Prinsip praduga tak bersalah tetap menjadi landasan agar kritik terhadap kekuasaan tidak berubah menjadi penghakiman tanpa pembuktian.
Persoalan ini memiliki dimensi yang lebih luas karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Bagi dunia usaha, independensi aparat penegak hukum dan kepastian perlindungan hukum merupakan bagian penting dalam menentukan keberanian untuk menanamkan modal, mengembangkan usaha, serta menciptakan lapangan pekerjaan.
Jika institusi negara dipersepsikan tidak independen, risiko investasi dapat meningkat dan kepercayaan terhadap iklim usaha berpotensi mengalami tekanan.
Rakyat Tidak Boleh Kehilangan Peran sebagai Pengawas Kekuasaan
Pada bagian akhir tulisannya, Didik menekankan bahwa menjaga konstitusi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab lembaga negara. Masyarakat juga memiliki posisi penting sebagai pemegang kedaulatan dalam sistem demokrasi.
Ia menilai pengawasan terhadap pemerintah harus tetap berjalan, terutama ketika fungsi kontrol parlemen dan oposisi dianggap tidak optimal.
Didik turut menyinggung dinamika politik mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Dalam pandangannya, sikap politik Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu faktor penting dalam dinamika tersebut.
Peringatan ini memperlihatkan bahwa pembatasan kekuasaan merupakan prinsip mendasar yang tidak boleh dikompromikan demi kepentingan politik sesaat.
Pada akhirnya, pesan utama Didik J. Rachbini mengarah pada satu persoalan mendasar: ekonomi yang sehat membutuhkan negara dengan institusi yang sehat pula.
Pemerintah harus menjamin kepastian hukum, menjaga persaingan usaha, mencegah konflik kepentingan, serta memastikan kebijakan publik berjalan berdasarkan kepentingan masyarakat luas.
Sebab, ketika politik berubah menjadi instrumen kepentingan kelompok, dunia usaha kehilangan kepastian dan masyarakat menanggung konsekuensinya.
Politik seharusnya menjadi instrumen untuk membangun kesejahteraan, bukan kekuatan yang merusak institusi dan mematikan kegiatan ekonomi produktif.
Komentar