JurnalPatroliNews | MANADO – Di tengah pembahasan global mengenai perubahan iklim dalam Konferensi Para Pihak ke-31 atau COP31, persoalan lingkungan di tingkat lokal justru menjadi sorotan. Nelayan yang memperjuangkan akses ke laut, petani yang menghadapi penggusuran, warga yang hidup di sekitar tempat pembuangan sampah, hingga masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan menjadi bagian dari tuntutan yang dibawa Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Utara ke ruang publik.
Persoalan tersebut disuarakan melalui kampanye bertajuk “Dari Tapak ke COP31” yang digelar WALHI Sulawesi Utara bersama komunitas terdampak, jaringan organisasi masyarakat sipil, dan mahasiswa di Daseng Karangria, Kecamatan Tuminting, Manado Utara, Senin (9/11/2026).
Kampanye yang berlangsung mulai pukul 13.00 WITA itu bertepatan dengan pembukaan COP31 di Antalya, Turkiye. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mendorong pemerintah Indonesia agar tidak mengabaikan pengalaman dan tuntutan masyarakat yang berhadapan langsung dengan persoalan lingkungan.
Mengusung pesan “Put Life Before Profit. Recognize Community Rights Now”, WALHI menempatkan perlindungan kehidupan dan pengakuan hak masyarakat sebagai bagian penting dari agenda keadilan iklim.
Bagi organisasi lingkungan tersebut, keberhasilan diplomasi iklim tidak semestinya hanya diukur melalui kesepakatan internasional, target penurunan emisi, atau komitmen pendanaan. Ukuran yang lebih mendasar adalah perubahan nyata yang dirasakan masyarakat di wilayah terdampak.
Reklamasi hingga Pertambangan Menjadi Sorotan
Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Utara, Riedel Pitoy, menilai terdapat persoalan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan di sejumlah wilayah Sulawesi Utara. Menurutnya, sejumlah proyek yang dikaitkan dengan pembangunan dan investasi justru memunculkan persoalan mengenai akses masyarakat terhadap ruang hidup dan sumber penghidupan.
Di kawasan pesisir Manado Utara, misalnya, WALHI menyoroti reklamasi yang dinilai berpotensi meminggirkan nelayan serta meningkatkan kerentanan terhadap banjir. Organisasi tersebut juga menyebut perizinan proyek itu telah menjadi objek gugatan masyarakat sipil.
Persoalan lain muncul di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumompo. Lokasi tersebut dilaporkan menerima sekitar 500 ton sampah setiap hari dan pernah mengalami kebakaran pada Oktober 2023. WALHI turut menyampaikan keluhan warga sekitar mengenai gangguan kesehatan, termasuk masalah pernapasan yang mereka laporkan.
Sementara itu, di kawasan Paputungan dan Pulisan, Likupang Barat, pembangunan yang berkaitan dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang menjadi perhatian karena menurut WALHI berdampak pada akses nelayan menuju laut dan wilayah kelola masyarakat.
Organisasi tersebut juga menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap petani dan nelayan yang memperjuangkan ruang hidupnya.
Di Kalasey Dua, persoalan penggusuran petani dalam kaitannya dengan pembangunan politeknik pariwisata turut dimasukkan dalam daftar tuntutan.
Sorotan berikutnya mengarah ke Kepulauan Sangihe. WALHI menyebut masyarakat setempat pernah memenangkan gugatan di PTUN Manado pada 2022 yang berujung pada pencabutan izin operasi produksi pertambangan. Namun, menurut organisasi tersebut, aktivitas tambang ilegal masih menjadi persoalan yang perlu ditindaklanjuti.
WALHI juga menyoroti rencana PT Tambang Mas Sangihe (TMS) yang disebut menargetkan penerbitan kembali izin produksi pada Oktober 2026. Perkembangan status perizinan dan aktivitas perusahaan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diklarifikasi kepada instansi terkait.
Rangkaian persoalan tersebut memperlihatkan bahwa konflik lingkungan di Sulawesi Utara tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekosistem, tetapi juga menyangkut akses masyarakat terhadap sumber penghidupan, kepastian hak atas wilayah kelola, serta pelibatan warga dalam pengambilan keputusan pembangunan.
WALHI Dorong Perubahan Pendekatan dalam Diplomasi Iklim
Di tengah berbagai persoalan tersebut, WALHI mendorong pemerintah Indonesia mempertimbangkan pendekatan non-pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 6.8 Perjanjian Paris.
Pendekatan ini menekankan kerja sama iklim melalui pendanaan, transfer teknologi, dan penguatan kapasitas tanpa menjadikan seluruh upaya perlindungan lingkungan semata-mata sebagai transaksi ekonomi melalui perdagangan kredit karbon.
Menurut WALHI, mekanisme tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkuat pengakuan terhadap wilayah kelola masyarakat serta kontribusi komunitas lokal dalam menjaga hutan, laut, dan kawasan pesisir.
Riedel Pitoy menegaskan bahwa masyarakat yang selama ini menjaga lingkungan justru harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang memadai.
“COP31 disebut sebagai forum implementasi, bukan lagi soal komitmen, maka ukurannya ada di tapak. Di Sulawesi Utara, nelayan kehilangan akses ke laut, petani digusur, warga sekitar TPA Sumompo menghirup udara tercemar, dan Sangihe terus diincar industri tambang, semua atas nama pembangunan dan investasi,” kata Riedel.
Ia menilai masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Karena itu, pengakuan terhadap hak mereka tidak seharusnya diposisikan sebagai pemberian pemerintah, melainkan bagian dari pemenuhan hak masyarakat.
“Pengakuan bukan hadiah, melainkan hak. Pemerintah punya jalan lewat pendekatan non-pasar Pasal 6.8 Perjanjian Paris, tidak sekadar menjual kredit karbon,” ujarnya.
Riedel menjelaskan bahwa kampanye tersebut sengaja dilakukan sebelum Indonesia menyampaikan posisi resminya dalam forum COP31. Tujuannya agar pengalaman masyarakat di daerah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sikap negara pada perundingan internasional.
Ia menegaskan WALHI akan mengawal implementasi apabila tuntutan masyarakat diakomodasi pemerintah. Sebaliknya, organisasi tersebut menyatakan akan terus menyampaikan kritik apabila kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi dan kebutuhan komunitas terdampak.
Solidaritas Masyarakat Sipil Dibangun dari Tingkat Lokal
Kampanye di Daseng Karangria tidak hanya berisi penyampaian tuntutan. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang pertemuan berbagai kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi persoalan lingkungan di wilayah masing-masing.
Rangkaian kegiatan meliputi pemaparan mengenai COP31 dan tuntutan WALHI, diskusi bersama perwakilan komunitas, pembentangan spanduk, pembuatan mural, pameran kreatif, hingga pengambilan video dan wawancara langsung untuk materi kampanye.
Sejumlah organisasi dan komunitas turut hadir, antara lain YLBHI-LBH Manado, Yayasan Suara Nurani Minaesa, organisasi mahasiswa PMII, HMI, GMKI, Gusdurian, IMM, Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi Manado Utara, komunitas PAJAKAT, warga sekitar TPA Sumompo, Solipetra, serta perwakilan masyarakat Sangihe yang berada di Manado.
Sasa Petahiang, perwakilan aktivis sekaligus panitia kegiatan, mengatakan kampanye tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat solidaritas antarlembaga, organisasi mahasiswa, dan masyarakat sipil.
Menurutnya, persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri. Dukungan antarkomunitas diperlukan agar perjuangan masyarakat di satu wilayah mendapatkan perhatian dan solidaritas dari kelompok lain.
Sementara itu, Staf Kampanye WALHI Sulawesi Utara, Septian Ade Putra, menyebut kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada komunitas terdampak untuk menyampaikan pengalaman secara langsung.
“Kami ingin cerita dari komunitas di Sulawesi Utara, dari nelayan, petani, sampai warga di sekitar TPA, didengar langsung lewat suara mereka sendiri, bukan lewat pihak lain,” ujarnya.
Ia menambahkan, dokumentasi berupa video dan wawancara dari kegiatan tersebut akan disebarluaskan kepada masyarakat sebagai bagian dari kampanye publik. Septian juga mengapresiasi keterlibatan kelompok orang muda dan organisasi mahasiswa.
“Kehadiran mereka menunjukkan bahwa isu iklim dan ruang hidup adalah urusan semua generasi,” katanya.
Ujian Komitmen Iklim Ada pada Pelaksanaan
Kampanye “Dari Tapak ke COP31” membawa satu pesan utama: pembahasan perubahan iklim di tingkat internasional harus memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat di tingkat lokal.
Persoalan reklamasi, pengelolaan sampah, akses nelayan terhadap laut, penguasaan wilayah kelola, hingga aktivitas pertambangan memperlihatkan pentingnya memastikan kebijakan pembangunan berjalan dengan memperhatikan hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Bagi WALHI Sulawesi Utara, forum COP31 bukan sekadar tempat menyampaikan komitmen diplomatik. Forum tersebut harus menjadi momentum untuk mendorong perubahan kebijakan yang dapat dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan agenda iklim tidak hanya ditentukan oleh dokumen dan pernyataan dalam konferensi internasional, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat yang berada di garis depan perlindungan lingkungan memperoleh pengakuan, keadilan, dan kepastian hak.(BM/Ben)
Komentar