JurnalPatroliNews | Jakarta – Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 memunculkan perdebatan baru mengenai kedudukan hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, dan wacana Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS) Jakarta, Dr. Teguh Satya Bhakti, menilai rencana pengajuan PK tersebut menghadapi persoalan mendasar dari sisi kedudukan hukum atau legal standing. Menurutnya, Gibran bukan pihak yang terlibat langsung dalam perkara tata usaha negara yang diputus MA sehingga haknya untuk mengajukan PK perlu dipertanyakan.
Pandangan tersebut disampaikan Teguh dalam keterangannya pada Rabu (11/11/2026), menyusul rencana Gibran menempuh upaya hukum terhadap putusan MA yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
“Gibran bukanlah pihak dalam perkara tersebut, sehingga secara hukum acara tidak memiliki hak untuk mengajukan PK atas Putusan MA Nomor 742,” ujar Teguh.
Menurut Teguh, dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), upaya hukum harus ditempuh oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, ia menilai status Gibran dalam perkara tersebut menjadi persoalan penting sebelum permohonan PK dapat diproses.
Putusan MA Nomor 742 Jadi Pokok Persoalan
Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 diputus pada 30 Oktober 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam perkara tersebut, pemohon kasasi adalah H.M. Subhan, sedangkan pihak termohon kasasi adalah pejabat pada Kementerian Pendidikan. Dengan demikian, posisi para pihak dalam perkara menjadi aspek penting untuk menilai siapa yang memiliki hak menempuh upaya hukum lanjutan.
Teguh berpendapat bahwa seseorang yang tidak menjadi pihak dalam perkara tidak dapat begitu saja menggunakan mekanisme PK untuk mempersoalkan putusan tersebut. Namun, penilaian mengenai dapat atau tidaknya suatu permohonan diterima tetap menjadi kewenangan lembaga peradilan berdasarkan ketentuan hukum acara.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena putusan MA telah berkekuatan hukum tetap. Dalam sistem peradilan, PK merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan mekanisme banding biasa.
PK Tidak Otomatis Menghentikan Pelaksanaan Putusan
Selain mempersoalkan kedudukan hukum, Teguh juga menyoroti konsekuensi pengajuan PK terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.
Menurutnya, pengajuan PK pada prinsipnya tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, ia menilai rencana pengajuan PK tidak semestinya digunakan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan kewajiban hukum yang timbul dari putusan MA.
Ketentuan mengenai hal tersebut sejalan dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
Dalam konteks perkara Gibran, persoalan yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan amar putusan MA oleh pejabat atau badan pemerintahan yang menjadi pihak dalam perkara. Proses tersebut harus dibedakan dari wacana politik mengenai kedudukan wakil presiden dan kemungkinan penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR.
Teguh Dorong MPR Tidak Membiarkan Ketidakpastian Berlarut
Teguh menilai perkembangan putusan MK dan MA perlu mendapatkan perhatian serius dari lembaga negara, khususnya MPR. Ia berpandangan bahwa ketidakpastian mengenai konsekuensi hukum dari kedua putusan tersebut tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut.
Menurutnya, MPR perlu mempertimbangkan langkah ketatanegaraan yang dinilai sesuai dengan kewenangannya agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi kebuntuan politik maupun hukum.
“MPR agar tidak membiarkan persoalan konstitusional berlarut-larut hingga memicu kekosongan hukum maupun politik,” sambungnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap persoalan tersebut berpotensi memunculkan polemik baru yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
“Sidang Istimewa MPR telah menjadi keniscayaan dan keharusan ketatanegaraan yang tidak seharusnya ditunda,” demikian Teguh menambahkan.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan hukum Teguh dan bagian dari desakan kelompok yang mendorong MPR mengambil langkah ketatanegaraan. Namun, pelaksanaan Sidang Istimewa maupun pemberhentian wakil presiden tetap harus mengikuti mekanisme konstitusi dan tidak dapat disimpulkan hanya dari adanya putusan MA.
Mekanisme Konstitusi Tetap Menjadi Penentu
Dalam UUD 1945, kewenangan MPR untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden diatur dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 7A, dan Pasal 7B. Proses pemberhentian tidak berlangsung otomatis, melainkan harus melalui mekanisme yang melibatkan DPR dan Mahkamah Konstitusi sebelum diputuskan dalam sidang paripurna MPR.
Sementara itu, Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Putusan tersebut tidak secara langsung memerintahkan MPR untuk menggelar Sidang Istimewa ataupun memberhentikan wakil presiden.
Dengan demikian, hubungan antara putusan MK, putusan MA, rencana PK, dan wacana Sidang Istimewa perlu ditempatkan dalam kerangka hukum masing-masing. Masing-masing memiliki objek, kewenangan, dan prosedur yang berbeda.
Perdebatan mengenai kedudukan hukum Gibran dalam perkara MA juga tidak boleh disamakan begitu saja dengan mekanisme pemberhentian wakil presiden. Kepastian mengenai konsekuensi putusan pengadilan harus didasarkan pada amar putusan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pada akhirnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut langkah hukum seorang pejabat negara, tetapi juga menguji pemahaman lembaga negara terhadap batas kewenangan konstitusional masing-masing. Proses hukum harus berjalan sesuai aturan, sementara setiap langkah politik dan ketatanegaraan wajib memiliki dasar konstitusional yang jelas.
Komentar