JurnalPatroliNews | Bandung – Program POLIRAN Polri atau Polisi Peduli Pengangguran resmi diluncurkan sebagai langkah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus memperkuat pendekatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, kepolisian tidak boleh hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga perlu hadir membantu mengatasi persoalan sosial yang berpotensi memicu kerawanan di tengah masyarakat.
Program tersebut diluncurkan melalui kegiatan bursa kerja atau job fair di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini mempertemukan ribuan pencari kerja dengan perusahaan dari berbagai sektor industri.
POLIRAN dilaksanakan melalui Korps Pembinaan Masyarakat (Korbinmas) Baharkam Polri. Program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh informasi lowongan pekerjaan, meningkatkan keterampilan, serta mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan tenaga kerja di dunia usaha.
Dalam sambutannya, Suyudi menyampaikan bahwa persoalan pengangguran tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan ekonomi. Kondisi tersebut juga memiliki keterkaitan dengan persoalan sosial yang dapat memengaruhi stabilitas keamanan apabila tidak ditangani melalui langkah kolaboratif.
“Melihat kondisi ini, tentunya Polri tidak boleh diam. Sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam memperluas lapangan pekerjaan, kami hadir untuk membuka akses dan mempertemukan warga dengan peluang yang tersedia. Semangat inilah yang melahirkan Poliran,” ujar Suyudi.
Menurutnya, kehadiran POLIRAN merupakan bagian dari transformasi pendekatan kepolisian yang lebih mengedepankan pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan membantu membuka akses pekerjaan, Polri berharap masyarakat memiliki peluang meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi faktor-faktor yang dapat memicu kerawanan sosial.
Berawal dari Banten, Kini Diperluas Secara Nasional
Program POLIRAN sebelumnya dikembangkan Suyudi ketika menjabat sebagai Kapolda Banten. Pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, serta dunia usaha untuk mempertemukan masyarakat pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan.
Pengalaman tersebut kemudian menjadi dasar pengembangan program dalam cakupan yang lebih luas. Melalui peluncuran di Bandung, POLIRAN diarahkan menjadi gerakan yang melibatkan jajaran kepolisian di berbagai daerah.
Kapolri menegaskan, program tersebut bukan dimaksudkan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan kementerian, pemerintah daerah, maupun sektor swasta. Polri menempatkan diri sebagai fasilitator yang membantu menghubungkan masyarakat dengan peluang kerja yang tersedia.
Kolaborasi itu mencakup penyediaan informasi lowongan pekerjaan, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, hingga fasilitasi penempatan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi antara pencari kerja dan perusahaan. Sebab, salah satu tantangan dalam memasuki pasar kerja adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi rekrutmen dan persyaratan pekerjaan.
Melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, pencari kerja diharapkan memperoleh kesempatan lebih luas untuk mengikuti proses seleksi secara terbuka dan sesuai kualifikasi.
Kapolri Perintahkan Berantas Calo Tenaga Kerja
Selain membuka akses pekerjaan, Kapolri memberikan perhatian khusus terhadap praktik percaloan dan pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
Suyudi menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan kerja melalui proses penerimaan yang transparan, adil, dan bebas dari praktik ilegal. Ia meminta masyarakat tidak takut melaporkan apabila menemukan adanya pihak yang meminta sejumlah uang dengan menjanjikan pekerjaan.
“Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan!” tegas Kapolri.
Masyarakat yang menemukan praktik percaloan tenaga kerja, baik yang melibatkan pihak luar maupun oknum di lingkungan perusahaan, diminta segera menyampaikan pengaduan kepada kepolisian.
Pengaduan dapat dilakukan melalui Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, Kapolsek, maupun petugas pengamanan internal perusahaan.
Kapolri juga menginstruksikan Kabareskrim Polri dan seluruh Kapolda agar mengambil langkah tegas terhadap praktik percaloan tenaga kerja yang merugikan masyarakat.
Instruksi tersebut menjadi bagian penting dari pelaksanaan POLIRAN. Kesempatan kerja yang tersedia, menurut arah kebijakan tersebut, harus dapat diakses masyarakat tanpa dibebani pungutan liar, intimidasi, ataupun perantara ilegal.
Pemberantasan praktik percaloan juga diharapkan memberikan perlindungan kepada pencari kerja, terutama masyarakat yang rentan menjadi korban penipuan dengan iming-iming penerimaan karyawan.
Dalam pelaksanaannya, penanganan setiap laporan tetap harus didasarkan pada pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, tindakan terhadap dugaan percaloan dapat dilakukan secara profesional dan tidak merugikan pihak yang tidak terbukti melakukan pelanggaran.
Pendekatan Kamtibmas Melalui Pemberdayaan Masyarakat
Peluncuran POLIRAN memperlihatkan upaya memperluas pendekatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri tidak hanya mengandalkan penindakan terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga berupaya menyentuh persoalan sosial yang berpotensi menjadi sumber gangguan keamanan.
Melalui program tersebut, kepolisian diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung.
Semangat yang diusung adalah “Polisi Bersama Masyarakat”, yakni menempatkan kepolisian sebagai mitra dalam membantu menyelesaikan persoalan sehari-hari melalui kerja sama dengan berbagai institusi.
Keberhasilan POLIRAN nantinya perlu dilihat dari dampak nyata, antara lain terbukanya akses informasi pekerjaan, meningkatnya keterhubungan pencari kerja dengan perusahaan, serta berkurangnya praktik percaloan dan pungutan ilegal dalam proses rekrutmen.
Selain itu, kesinambungan kerja sama dengan lembaga pelatihan dan dunia usaha menjadi faktor penting agar program tidak berhenti pada kegiatan bursa kerja semata.
Sejumlah Menteri Hadiri Peluncuran POLIRAN
Peluncuran program tersebut dihadiri sejumlah pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan. Di antaranya Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung.
Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus yang mewakili Menteri Dalam Negeri, Inspektur Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sandi Nugroho yang mewakili Menteri P2MI, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Syamsi Hari, serta Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan yang mewakili Gubernur Jawa Barat.
Dari jajaran Polri, kegiatan tersebut dihadiri Kabaharkam Polri, Astamaops Polri, Kakorbinmas Baharkam Polri, Kakorsabhara Baharkam Polri, Kadiv Humas Polri, dan Kadiv Propam Polri.
Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat, perwakilan dunia usaha, asosiasi industri, serta organisasi profesi pengamanan.
Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam memperluas akses pekerjaan. Pemerintah memiliki peran dalam kebijakan dan pelatihan, dunia usaha menyediakan kebutuhan tenaga kerja, sedangkan Polri membantu memfasilitasi keterhubungan masyarakat dengan peluang yang tersedia serta menindak dugaan praktik ilegal.
Dengan pelaksanaan yang konsisten, POLIRAN diharapkan tidak hanya menjadi program pembukaan lowongan kerja, tetapi juga menjadi sarana perlindungan masyarakat dari praktik percaloan, penipuan rekrutmen, dan pungutan liar.
Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap peluang kerja benar-benar dapat diakses secara terbuka, proses perekrutan berjalan adil, dan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari kolaborasi tersebut.
Komentar