JurnalPatroliNews | Jakarta – Indonesia bersama 17 negara Arab dan Islam lainnya mengecam serangan udara Israel terhadap Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, Jalur Gaza. Serangan yang menimbulkan korban dari kalangan pasien dan tenaga medis tersebut dinilai bertentangan dengan hukum humaniter internasional yang memberikan perlindungan khusus terhadap fasilitas kesehatan.
Sikap bersama itu disampaikan melalui pernyataan resmi para menteri luar negeri 18 negara yang diunggah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui akun media sosial X, Minggu (15/11/2026).
Selain Indonesia, negara-negara yang menyampaikan kecaman tersebut adalah Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Aljazair, Pakistan, Turki, Lebanon, Djibouti, Sudan, Somalia, Oman, Palestina, Qatar, Kuwait, Libya, Mesir, dan Mauritania.
Dalam pernyataan bersama itu, para menteri luar negeri menegaskan bahwa fasilitas medis dan tenaga kesehatan memperoleh perlindungan khusus berdasarkan hukum humaniter internasional. Karena itu, serangan terhadap kompleks rumah sakit yang mengakibatkan korban dari kalangan pasien maupun petugas medis menjadi perhatian serius komunitas internasional.
Para menteri juga mengecam serangan yang terus menyasar warga sipil Palestina, termasuk tenda-tenda dan lokasi penampungan pengungsi. Mereka menilai rangkaian serangan tersebut dapat merusak pelaksanaan gencatan senjata serta menghambat upaya pemulihan keamanan dan stabilitas di Jalur Gaza.
Pembatasan bantuan kemanusiaan disorot
Selain mengecam serangan terhadap fasilitas kesehatan, 18 negara tersebut menyampaikan keprihatinan atas pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Pembatasan terhadap bantuan, bahan tempat tinggal seperti tenda, karavan dan rumah bergerak, serta persediaan medis dinilai semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah Palestina tersebut menjelang musim dingin.
“Para Menteri menyatakan keprihatinan serius bahwa pembatasan Israel yang berkelanjutan terhadap bantuan kemanusiaan, bahan-bahan tempat tinggal, termasuk tenda, karavan, dan rumah-rumah bergerak, serta persediaan medis semakin memperdalam bencana kemanusiaan di Gaza seiring mendekatnya musim dingin,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.
Para menteri memperingatkan bahwa keterbatasan tempat tinggal yang layak, ditambah memburuknya layanan air bersih, sanitasi, dan kesehatan, menempatkan warga sipil dalam kondisi yang semakin rentan.
Anak-anak dan bayi menjadi kelompok yang paling berisiko menghadapi dampak cuaca dingin ekstrem, terutama ketika mereka tidak memiliki tempat perlindungan dan akses memadai terhadap kebutuhan dasar.
Situasi tersebut, menurut pernyataan bersama, membutuhkan respons kemanusiaan yang segera dan tidak boleh bergantung pada perkembangan negosiasi politik maupun tahapan lanjutan rencana perdamaian.
Israel didesak patuhi kesepakatan dan resolusi PBB
Para menteri luar negeri mendesak Israel segera memenuhi kewajibannya berdasarkan Kesepakatan Sharm El-Sheikh, Rencana Komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2803 Tahun 2025.
Israel juga diminta menghormati gencatan senjata, melindungi warga sipil dan fasilitas medis, serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza secara aman, berkelanjutan, tanpa hambatan, dan dalam jumlah yang memadai.
Bantuan tersebut mencakup kebutuhan dasar masyarakat, perlengkapan tempat tinggal, pasokan medis, serta peralatan untuk mendukung pemulihan awal dan perbaikan infrastruktur penting.
Para menteri turut menekankan pentingnya memberikan ruang kepada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi kemanusiaan agar dapat menjalankan mandatnya tanpa gangguan.
Mereka mengingatkan bahwa komitmen pada tahap pertama kesepakatan seharusnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Karena itu, pelaksanaannya tidak boleh ditunda atau dibebani persyaratan tambahan yang justru menghambat akses bantuan kemanusiaan.
AS dan Dewan Perdamaian diminta bertindak
Dalam pernyataan yang sama, 18 negara tersebut juga mendesak Amerika Serikat dan Dewan Perdamaian atau Board of Peace meningkatkan upaya sesuai peran masing-masing untuk memastikan seluruh komitmen dijalankan.
Upaya tersebut terutama diarahkan pada pemenuhan kewajiban terkait gencatan senjata dan pencabutan pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Menurut para menteri, pelaksanaan komitmen secara konsisten diperlukan untuk menjaga kredibilitas kesepakatan dan memperkuat gencatan senjata.
Mereka menegaskan bahwa kebutuhan kemanusiaan mendesak harus tetap dipenuhi tanpa menunggu kemajuan pada tahapan berikutnya dari rencana perdamaian.
Indonesia tegaskan komitmen bersama untuk Palestina
Di akhir pernyataan, para menteri luar negeri menegaskan tekad untuk terus bekerja sama dengan mitra regional dan internasional dalam memperkuat gencatan senjata, menjalankan seluruh tahapan rencana perdamaian, serta memperbesar bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Keterlibatan Indonesia dalam pernyataan bersama tersebut menempatkan diplomasi Indonesia sejalan dengan 17 negara lainnya dalam menyuarakan perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, dan kelancaran bantuan kemanusiaan.
Perhatian internasional kini tertuju pada pelaksanaan komitmen gencatan senjata dan terbukanya akses bantuan secara berkelanjutan. Bagi masyarakat Gaza, keberhasilan upaya tersebut sangat berkaitan dengan keselamatan warga sipil, ketersediaan layanan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar di tengah kondisi kemanusiaan yang terus memburuk.
Komentar