JurnalPatroliNews | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Mantan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, diperiksa penyidik sebagai saksi untuk mendalami mekanisme penunjukan penyedia, dugaan benturan kepentingan, hingga modus pemberian uang kepada oknum pejabat.
Pemeriksaan terhadap Suharyanto dilakukan pada Kamis, 12 November 2026. Dalam prosesnya, penyidik KPK bekerja sama dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa keterangan Suharyanto diperlukan untuk memperkuat penyidikan terhadap lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
“Yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, sehingga keterangan-keterangannya dibutuhkan berkaitan dengan penyidikan atas 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa malam, 17 November 2026.
Menurut Budi, penyidik mendalami proses pengadaan barang dan jasa, terutama mekanisme penunjukan langsung terhadap vendor atau penyedia. Pendalaman tersebut diperlukan karena KPK menemukan dugaan adanya benturan kepentingan dalam penentuan perusahaan pelaksana proyek di lingkungan BNPB.
Dugaan Perusahaan Pinjam Bendera dan Komitmen Fee
KPK juga menelusuri sejumlah pola yang diduga digunakan untuk menyalurkan kickback kepada oknum pejabat. Salah satunya melalui penggunaan perusahaan pinjam bendera, sementara pekerjaan proyek diduga justru dilaksanakan oleh perusahaan lain yang memiliki keterkaitan dengan tersangka Bima Setiawan.
Selain itu, penyidik mendalami dugaan adanya perusahaan yang sejak awal telah diplot atau diarahkan untuk memperoleh paket pekerjaan tertentu. Penunjukan tersebut diduga disertai komitmen pemberian sejumlah uang atau fee kepada oknum di lingkungan BNPB.
Penyidik turut menelusuri dugaan penggelembungan harga atau markup dalam pengadaan barang dan jasa. KPK menduga kenaikan harga tersebut menjadi salah satu cara untuk menyediakan dana yang kemudian digunakan sebagai pembayaran kepada pihak-pihak tertentu.
“Ada juga modus yang menaikkan atau markup harga dari PBJ yang kemudian diduga untuk kickback kepada oknum-oknum di BNPB termasuk soal uang-uang yang dikelola oleh saudara BM dan juga saudara RIC ini untuk keperluan apa saja, untuk keperluan siapa saja semuanya di dalam ini,” jelas Budi.
Tidak berhenti pada mekanisme pengadaan, penyidik juga mendalami dugaan inisiatif pemberian suap yang berasal dari pihak swasta. KPK ingin mengungkap apakah praktik tersebut hanya muncul karena permintaan oknum pejabat atau justru secara aktif ditawarkan oleh perusahaan yang berkepentingan memperoleh proyek.
“Selain soal dugaan benturan kepentingan, di sini penyidik juga memeriksa berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang memang muncul dari sisi swasta, artinya memang praktik suap yang juga secara aktif dilakukan oleh para pihak swasta,” terang Budi.
Budi menegaskan, rangkaian pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dua klaster perkara, yakni dugaan konflik kepentingan dan dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa BNPB. Selain Suharyanto, penyidik telah meminta keterangan dari seorang deputi BNPB dan koordinator keprotokolan di lembaga tersebut.
Lima Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam operasi di Jakarta tersebut, tim penyidik mengamankan 15 orang untuk menjalani pemeriksaan.
Setelah melakukan pemeriksaan awal dan gelar perkara, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB saat itu; Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarian dan Gery Prasetiawan.
Dalam penyidikannya, KPK memisahkan perkara tersebut ke dalam dua klaster. Klaster pertama berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan, sedangkan klaster kedua menyangkut dugaan pemberian dan penerimaan suap.
Pada klaster konflik kepentingan, penyidik menduga sejumlah perusahaan penyedia barang dan jasa yang bermitra dengan BNPB memiliki afiliasi dengan Bima Setiawan. Pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung itu disebut berlangsung sepanjang 2024 hingga 2026 dengan nilai keseluruhan sekitar Rp148 miliar.
Rinciannya, nilai pengadaan pada 2024 mencapai Rp45,76 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp52,27 miliar pada 2025. Sementara pada 2026, nilai pengadaan yang didalami KPK mencapai sekitar Rp50 miliar.
KPK juga menelusuri dugaan pemanfaatan dana yang mengalir ke perusahaan-perusahaan terafiliasi untuk kepentingan pribadi. Salah satu transaksi yang menjadi perhatian penyidik berkaitan dengan pembelian saham PT Medela Potentia oleh PT Alfa Veritas Energizer.
Kepemilikan saham tersebut mencapai 150,4 juta lembar atau sekitar 1,07 persen. Berdasarkan harga saham per 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar, nilai kepemilikan itu setara dengan sekitar Rp30,98 miliar.
Dugaan Aliran Suap Rp2,38 Miliar
Sementara pada klaster suap, KPK menduga Richard Erlangga meminta sejumlah fee kepada penyedia barang dan jasa agar memperoleh paket pengadaan BNPB pada 2026.
Salah satu perusahaan yang disebut menyetujui permintaan tersebut adalah PT Trans Lintas Selaras. Dalam periode Januari hingga September 2026, Richard diduga menerima uang melalui perantara dari Direktur PT Trans Lintas Selaras, Gery Prasetiawan, dengan total mencapai Rp2,38 miliar.
Dalam rentang waktu yang sama, Gery juga diduga memberikan uang sebesar Rp140 juta kepada Gabriel Purwaka Sigit.
Dugaan aliran uang tersebut menjadi bagian dari materi penyidikan untuk mengungkap bagaimana proses pengadaan berlangsung, siapa saja pihak yang memperoleh keuntungan, serta bagaimana pembagian uang diduga dilakukan.
Dalam OTT pada Oktober lalu, KPK turut mengamankan barang bukti dengan nilai keseluruhan sekitar Rp5,47 miliar. Barang bukti itu terdiri atas uang tunai Rp3,35 miliar, 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, serta emas sebanyak 56 keping dengan berat 133 gram yang ditaksir senilai Rp315,8 juta.
Penyidik juga mengamankan tabungan emas seberat 192 gram senilai sekitar Rp452 juta dan aset kripto yang diperkirakan mencapai Rp1,10 miliar.
Kelima tersangka sebelumnya ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Dana Darurat Bencana Jadi Sorotan
Salah satu aspek penting dalam perkara ini adalah penggunaan Dana Siap Pakai (DSP), yakni anggaran yang dicadangkan pemerintah untuk membiayai kebutuhan penanganan keadaan darurat bencana.
Dalam situasi darurat, mekanisme penunjukan langsung dapat digunakan untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa agar kebutuhan penanganan bencana dapat segera dipenuhi. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan.
KPK menduga mekanisme khusus pengadaan menggunakan DSP justru disalahgunakan oleh sejumlah pihak untuk membuka ruang benturan kepentingan dan praktik suap.
Karena itu, pemeriksaan terhadap Suharyanto menjadi salah satu bagian dari upaya penyidik menelusuri tata kelola pengadaan di BNPB, termasuk prosedur penunjukan vendor dan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek.
Meski demikian, status Suharyanto dalam pemeriksaan tersebut adalah saksi. Pemeriksaan terhadapnya tidak dengan sendirinya menunjukkan keterlibatan atau kesalahan pidana. Pembuktian atas dugaan penyimpangan maupun peran masing-masing pihak tetap menjadi kewenangan penyidik dan proses hukum selanjutnya.
Kasus ini sekaligus menyoroti pentingnya pengawasan terhadap anggaran penanggulangan bencana. Dana yang disiapkan untuk merespons keadaan darurat semestinya digunakan sepenuhnya bagi kepentingan masyarakat terdampak, bukan menjadi ruang bagi praktik konflik kepentingan maupun keuntungan pribadi.















Komentar