Pengentasan Kemiskinan Jadi Prioritas, Wamensos Minta Seluruh Pendamping Sosial Bersatu

JurnalPatroliNews | Semarang – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta seluruh Ketua Tim Program Keluarga Harapan (Katim PKH) di Jawa Tengah memperkuat koordinasi dan kerja terpadu untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Ia menegaskan, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh pilar sosial, pendamping, dan pelaksana program harus bergerak dalam satu arah agar berbagai kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan selaras serta memberikan dampak nyata bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

Pesan tersebut disampaikan Agus Jabo saat memberikan arahan dalam kegiatan Penguatan Kapasitas ASN PPPK Ketua Tim PKH se-Jawa Tengah di Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Sabtu (21/11/2026).

“Karena program kita adalah pengentasan kemiskinan melalui jalan pemberdayaan, harus ada integrasi antar pilar, antarpendamping supaya semua program pengentasan kemiskinan bisa kita urus bersama-sama,” ujar Agus Jabo.

Menurutnya, Jawa Tengah masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disinggung dalam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi itu masih mencapai jutaan jiwa.

Kondisi tersebut membutuhkan langkah penanganan yang terarah, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai unsur pemerintahan hingga tingkat pelaksana di lapangan.

Tidak Boleh Ada Sekat Antarprogram

Agus Jabo menekankan bahwa integrasi pengentasan kemiskinan harus dibangun mulai dari tingkat pusat hingga petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Menurutnya, setiap pilar dan program sosial memiliki tujuan yang saling berkaitan. Karena itu, koordinasi tidak boleh terhambat oleh sekat kelembagaan maupun perbedaan tugas antarpelaksana.

“Semangat pengentasan dari atas ke bawah harus integrated,” tegasnya.

Ia menjelaskan, kesamaan pemahaman terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Sosial menjadi landasan penting dalam membangun kerja terpadu tersebut.

Sejumlah agenda prioritas yang perlu disinergikan meliputi pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data, penguatan perlindungan sosial agar bantuan lebih tepat sasaran, serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Dengan basis data yang terintegrasi, pelaksanaan program diharapkan dapat lebih terarah dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menentukan bentuk intervensi yang sesuai.

Pemberdayaan Ekonomi Harus Diperkuat

Selain memastikan perlindungan sosial berjalan efektif, Wamensos juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui penyaluran bantuan sosial, tetapi harus disertai upaya meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga penerima manfaat.

Agus Jabo mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan mitra swasta, untuk membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Ia mencontohkan pengembangan desa pemberdayaan di Kabupaten Klaten yang bekerja sama dengan Sari Roti serta Desa Kalisalak di Kabupaten Banyumas yang menjalin kemitraan dengan perusahaan eksportir PT Out of Asia.

Menurutnya, kemitraan tersebut memperlihatkan bahwa potensi masyarakat dapat dikembangkan melalui kerja sama lintas sektor. Dengan dukungan yang tepat, keluarga penerima manfaat diharapkan memiliki kesempatan meningkatkan kapasitas ekonomi, mengembangkan usaha, dan secara bertahap mencapai kemandirian.

Pemerintah, lanjutnya, perlu memastikan bahwa program pemberdayaan tidak berhenti pada kegiatan pelatihan atau bantuan awal, tetapi mampu membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Katim PKH Didorong Menjadi Penggerak Perubahan

Dalam arahannya, Agus Jabo juga meminta para Katim PKH mengubah pola pikir dan orientasi kerja. Tugas pendampingan tidak boleh hanya berfokus pada administrasi maupun penyaluran bantuan sosial.

Para Katim PKH diharapkan mampu mendorong keluarga penerima manfaat agar semakin berdaya, mandiri, dan memiliki jalan keluar dari kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.

Perubahan tersebut, menurutnya, harus dimulai dari para pelaksana program. Katim PKH perlu menjadi penggerak perubahan sekaligus memberikan contoh konkret kepada para pendamping di wilayah masing-masing.

“Katim PKH Jawa Tengah harus menjadi contoh pengentasan kemiskinan secara konkret,” tegas Agus Jabo.

Ia berharap penguatan kapasitas aparatur dapat meningkatkan kualitas pendampingan, memperkuat koordinasi, serta mendorong pelaksanaan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dialog Lapangan Bahas Persoalan Pendampingan

Dalam kegiatan tersebut, Agus Jabo bersama Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto juga menggelar dialog interaktif dengan para Katim PKH.

Dialog membahas berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan, sekaligus menggali kemungkinan solusi untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Pertemuan ini menjadi ruang bagi para pelaksana untuk menyampaikan tantangan yang dihadapi sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pendamping sosial.

Melalui penguatan kapasitas tersebut, Kementerian Sosial mendorong Katim PKH agar tidak hanya berperan sebagai pelaksana program perlindungan sosial, tetapi juga menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat.

Integrasi data, ketepatan bantuan, akses pendidikan, dan penguatan ekonomi keluarga menjadi bagian yang saling melengkapi dalam strategi pengentasan kemiskinan. Dengan kerja bersama yang berkelanjutan, program sosial diharapkan mampu mendorong perubahan kondisi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan bantuan dalam jangka pendek.

Komentar