JurnalPatroliNews – Jakarta – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menegaskan perlunya transformasi gaya kepemimpinan di tubuh Kejaksaan, khususnya pada level administrator, guna menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045. Pesan itu ia sampaikan saat memberikan pengarahan kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA) Angkatan III, IV, dan V di Aula Sasana Adhi Karya, Badiklat Kejaksaan RI, Senin (29/9/2025).
Dengan mengangkat tema “Transformasi Kepemimpinan Administrator sebagai Sarana Memperkuat Keterampilan Kepemimpinan dan Keterampilan Prososial Menuju Indonesia Emas 2045,” Leonard menekankan bahwa Badiklat harus hadir sebagai motor perubahan dan penjaga mutu aparatur Adhyaksa. Hal itu sejalan dengan amanat Perintah Harian Jaksa Agung Tahun 2024.
Dalam arahannya, Leonard mengulas Visi Indonesia Emas 2045 serta Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi fondasi arah pembangunan nasional. Ia menilai, derasnya dinamika sosial dan perkembangan teknologi global menuntut adanya pembaruan dalam budaya hukum dan sistem penegakan hukum di Indonesia.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Leonard menguraikan tiga agenda besar transformasi Badiklat, yaitu:
- Penguatan konsep Corporate University Kejaksaan.
- Pembaharuan kurikulum dan metode pendidikan bagi jaksa.
- Pendirian Lembaga Pendidikan Khusus (Lemdiksus) atau Politeknik Adhyaksa untuk menyiapkan tenaga pendukung kejaksaan yang andal.
Selain itu, Leonard menekankan empat kompetensi utama yang harus dimiliki ASN Kejaksaan, yakni:
- Keterampilan teknis/yuridis, agar mampu menguasai pengetahuan hukum secara mendalam.
- Kepemimpinan visioner, yang mengedepankan integritas, kemandirian, dan cara berpikir ilmiah.
- Kemampuan prososial, dengan orientasi pada pelayanan publik, sikap humanis, dan kemampuan membangun kerja sama tim yang solid.
- Penguasaan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
Lebih lanjut, Leonard menyebut tantangan utama dalam pelatihan kepemimpinan saat ini adalah masih terbatasnya kompetensi kepemimpinan modern serta hambatan dalam implementasi di lapangan. Untuk itu, ia menawarkan strategi berupa integrasi pelatihan adaptif, kerja sama dengan lembaga pelatihan lain, penguatan program mentoring dan coaching, hingga penggunaan teknologi simulasi.
“Melalui PKA, kita ingin mencetak pejabat administrator yang cakap dalam manajemen strategis, mampu mengambil keputusan berbasis data, menjalin koordinasi lintas sektor, serta mengelola risiko dengan baik. Alumni PKA harus tampil sebagai pelopor perubahan sekaligus teladan bagi seluruh aparatur Kejaksaan,” pungkasnya.
