JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati perubahan nomenklatur Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi Kementerian Haji. Kesepakatan itu diambil dalam rapat tingkat I Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (25/8/2025).
Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan, pihaknya kini tengah menyiapkan sumber daya manusia (SDM), termasuk nama calon menteri yang akan diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin lembaga baru tersebut.
“Amanah dari Presiden kepada kami adalah melakukan shifting SDM dengan proses seleksi yang ketat. Nantinya ada uji kompetensi, integritas, dan kualifikasi lainnya sebelum diajukan,” ujar Dahnil usai rapat.
Menurutnya, Presiden Prabowo menekankan agar Kementerian Haji benar-benar menjadi institusi yang menonjolkan integritas dalam setiap aspek.
“Harus ada komitmen kuat untuk melawan praktik korupsi, manipulasi, dan penyimpangan. Karena itu, screening calon pejabat akan sangat ketat,” jelas Dahnil.
Ia menegaskan, pihaknya tidak akan memberi ruang bagi individu yang diragukan integritasnya untuk masuk ke dalam struktur Kementerian Haji dan Umrah.
“Kami pastikan, orang-orang dengan rekam jejak buruk tidak akan berada di kementerian ini,” pungkasnya.
