JurnalPatroliNews – Yogyakarta,- Sejumlah kelompok akademika Univesitas Gadjah Mada (UGM), termasuk guru-guru besar, turun gunung menyoroti Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sivitas Akademika ini menilai, apa yang telah dilakukan Jokowi belakangan ini, telah menyimpang dalam proses penyelenggaraan Negara Republik Indonesia.
Saat membaca ‘Petisi Bulaksumur‘, mereka menyampaikan, telah mencermati dinamika yang terjadi dalam perpolitikan nasional selama beberapa waktu terakhir.
Dengan mengingat dan memperhatikan nilai-nilai Pancasila, serta jati diri UGM, mereka menyampaikan penyesalan yang dalam, atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral Demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial, oleh sejumlah penyelenggara Negara.
“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” demikian isi Petisi Bulaksumur yang dibacakan Koentjoro, Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, di Balairung UGM, Sleman, DIY, Rabu (31/1/24).
Koentjoro membacakan Petisi itu, didampingi sejumlah guru besar lain di UGM, dan juga unsur mahasiswa yang diwakili di antaranya oleh KM Gielbran M. Noor, Ketua BEM. Petisi itu dibacakan saat acara Mimbar Akademik dengan tajuk “Menjaga Demokrasi oleh akademisi UGM”, Rabu ini (31/1/24).
“Presiden Joko Widodo sebagai alumni, semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokratisasi agar berjalan sesuai standar moral yang tinggi dan dapat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah (legitimate) demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” demikian petikan bunyi petisi itu.
“Jokowi, semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni UGM yang berbunyi: Bagi kami almamater ku berjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara,” lanjut isi Petisi.
Adapun beberapa penyimpangan yang disinggung dalam petisi tersebut antara lain soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan Aparat Penegak Hukum dalam proses Demokrasi perwakilan yang sedang bergulir, serta pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan Pejabat Publik dalam kampanye Politik, antara netralitas dan keberpihakan.
Seperti diketahui, Jokowi adalah juga alumnus UGM, di mana ia merupakan lulusan Fakultas Kehutanan pada 1985 silam.
Komentar