Sebelumnya, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan siap dengan segala putusan dari WTO tersebut.
Kalau pun nantinya Indonesia dinyatakan kalah dan harus membuka kembali keran ekspor bijih nikel, maka pihaknya akan mempersiapkan aturan baru terkait ekspor nikel.
Bahlil menyebut, salah satu opsi yang bisa dilakukan pemerintah yaitu menaikkan pajak ekspor bahan mentah atau dalam hal ini bijih nikel.
Bagaimana pun, lanjutnya, pemerintah akan tetap mendorong hilirisasi di dalam negeri.
“Contoh, katakanlah kalau ekspor kita naikkan pajak yang tinggi, emang mereka mau bikin apa? Negara kita gak boleh diatur-atur oleh negara lain.
Kita harus berdaulat, kita harus konsisten untuk program hilirisasi harus dijalankan,” kata dia saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (8/9/2022).
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyebutkan bahwa Indonesia kemungkinan akan kalah atas gugatan di WTO tersebut, namun ia menilai bahwa yang terpenting dengan melakukan penyetopan ekspor nikel mentah, Indonesia bisa mengubah tata kelola nikel di dalam negeri.
“Kelihatannya kita kalah (gugatan) tapi tidak apa-apa, industri kita akhirnya sudah jadi.
Jadi kenapa takut? kalah tidak apa-apa syukur bisa menang,” terang Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonomi, Rabu (7/9/2022).
Seperti yang diketahui, Pemerintah Indonesia sudah menyetop ekspor nikel mentah atau bijih nikel sejak 1 Januari 2020.
Melalui penyetopan ekspor nikel, kata Jokowi, lompatan pendapatan negara bisa naik menjadi 19 kali lipat.
“Di tahun 2021 ketika kita hilirisasi nikel, kita dapat US$ 20,9 miliar. Lompatannya, nilai tambah lompatannya 19 kali. Ini kalau mulai tarik lagi setop tembaga, timah dan nikel,” ungkap Jokowi.
Komentar