JurnalPatroliNews – Jakarta – Sri Mulyani, Menteri Keuangan, memberikan pandangannya mengenai kebijakan bantuan sosial (bansos) yang kerap dilakukan oleh Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini.
Ia menyatakan bahwa pemberian bansos adalah bagian dari instrumen yang telah disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta telah disetujui oleh semua fraksi di DPR.
“APBN itu adalah Undang-Undang, APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (30/1/24).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa dalam APBN tahun 2023, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 476 triliun untuk program bansos. Dana tersebut terbagi dalam beberapa jenis bantuan sosial.
Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 9,9 juta keluarga penerima, serta kartu sembako yang diberikan kepada 18,7 juta penerima.
Selain itu, pada tahun 2023, pemerintah juga meluncurkan bansos baru, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, sebagai respons terhadap musim kemarau yang berkepanjangan.
“BLT El Nino yang tahun 2023 kami perkenalkan karena waktu itu musim kering memuncak, meskipun sudah mulai hujan muncul banjir jadi musim tanamnya bergeser,” kata dia.
Sri Mulyani juga menyebutkan bahwa bantuan lain yang disediakan pemerintah melalui APBN 2023 meliputi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), subsidi listrik, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan bantuan pangan.
“Sudah ada dalam APBN nilainya Rp 476 triliun, tambahnya.
Dia juga menegaskan bahwa pola yang serupa berlanjut pada tahun 2024, dengan anggaran bansos sebesar Rp 496 triliun telah disetujui dalam APBN 2024, meningkat sebesar Rp 20 triliun dari tahun sebelumnya.
Sri Mulyani menekankan bahwa alokasi bansos telah diputuskan, namun implementasinya dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.
“Termasuk jika ada tambahan atau terjadi modifikasi dari program-program itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan program bansos baru, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Program ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 11,2 triliun, yang akan diberikan kepada 18,8 juta penerima sebesar Rp 600 ribu.
Bantuan tersebut direncanakan akan disalurkan pada bulan Februari, bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu.
Komentar