Kekuasaan Indonesia pun tercengkram oleh para oligark ekonomi dan politik. oligark politik tercermin pada partai-partai besar yang dikendalikan keluarga, dan atau kelompok kecil orang yang ada di dalamnya.
“Dari sisi ekonomi, penguasaan aset-aset ekonomi pada segelintir orang, sangatlah kasat-mata. Bagaimana para konglomerat, atau oknum penguasa, menguasai lahan-lahan perkebunan, pertambangan, tanah-tanah di perkotaan atau tempat-tempat wisata,” ucap mantan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) ini.
Berbagai sektor industri juga dikuasai para oligopolis dengan concentration ratio (CR) yang sangat tinggi. Investasi sektor riel dan moneter juga dikuasai oleh sedikit usaha-usaha besar
dan konglomerat.
“Penguasaan moneter, yang mencerminkan ketimpangan kepemilikan dana masyarakat juga terlihat dari komposisi tabungan masyarakat di perbankan, di mana terlihat nilai tabungan yang besar (misalnya di atas Rp satu milyar) terkonsentrasi pada sebagian kecil penabung/deposan,” tegas mantan Ketua Forum Rektor ini.
Dr. Abdul Wahid Maktub dalam pemaparan materinya mengungkapkan bahwa teori demokrasi yang dinamis, didasarkan pada tantangan terhadap kekuasaan elit yang terus- menerus. “Jika selalu ada segelintir orang yang berkuasa, maka demokrasi harus dipahami sebagai gerakan yang terus menerus menantang kekuasaan tersebut,” kata mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar ini.
Komentar