JurnalPatroliNews – Jakarta – Keberadaan Oligarki bisa terjadi dalam berbagai bentuk pemerintahan, termasuk dalam pemerintah yang secara formal demokratis.
Oligarki umumnya terjadi untuk mengamankan kekayaan dari sekelompok elit ekonomi-politik, yang diikuti dengan upaya untuk dapat berkuasa atau mengatur kekuasaan yang ada.
Para oligark di semua kasus yang dipelajari diperkuat oleh kekayaan dan sangat memusatkan perhatian pada pertahanan kekayaan, dan mereka mempertahankan kekayaan lewat berbagai cara dalam berbagai konteks. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan upaya melindungi kepentingan terkait dengan kekayaan, maka Oligarki tidak harus selalu berkuasa, namun bisa mengatur kekuasaan untuk mengamankan
berbagai kepentingannya. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
Dalam Halaqah AWM Mingguan yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting dan channel youtube Abdul Wahid Maktub pada Jumat (4/8).
Acara ini disaksikan oleh lebih dari 100 orang yang hadir secara daring. Acara ini diikuti beberapa tokoh seperti RektorUniversitas Paramadina Prof Didiek J Rachbini, mantan Rektor Universitas Islam Negeri
(UIN) Malang Prof Imam Suprayogo, Guru Besar UGM Prof Gunawan Sumodiningrat dan beberapa Rektor serta mantan Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
Lebih lanjut, Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) ini mengatakan bahwa oligark bisa memanfaatkan sumber daya politik yang dikuasainya, akibatnya, Oligarki Ekonomi – Politik terjadi yang kemudian melahirkan beragam kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, serta tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk bangsa.
“Situasi seperti ini juga terjadi di Indonesia, sehingga perlu ada langka revolutif untuk dapat mengurai problema yang ada, sehingga Indonesia tidak tersandera oleh berbagai masalah ekonomi-politik besar yang laten melekat pada negeri ini,” tambahnya.
Komentar