JurnalPatroliNews – Jakarta – Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah DKI Jakarta Sri Haryati meminta Komisi B DPRD DKI membahas apakah alokasi dana hibah Rp 409 miliar untuk jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat dialihkan ke subsidi tiket PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Nilai subsidi tiket atau public service obligation (PSO) Transjakarta dari usulan Rp Rp 4,24 triliun turun menjadi Rp 3,5 triliun.
“Kalau dari sekarang PSO sudah kita turunkan, khawatirnya begitu ada di perubahan (APBD Perubahan) atau lain-lain, kita tidak bisa penuhi,” kata dia dalam rapat dengan Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 11 November 2022.
Pagu anggaran PSO Transjakarta merosot sekitar Rp700 miliar lantaran ada permohonan hibah baru dari Forkopimda yang totalnya mencapai Rp409 miliar. Sebelumnya alokasi belanja hibah Dishub DKI yang masuk dalam Rancangan APBD 2023 hanyalah untuk pengembangan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) senilai Rp 75,47 miliar. Dengan begitu, total belanja hibah di Dishub DKI mencapai Rp 485,4 miliar.
Jajaran Forkopimda mulai dari Polda Metro hingga Kodam Jaya baru mengajukan permohonan hibah pascapemerintah DKI merampungkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang anggarannya dibahas dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2023 pekan lalu.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI pekan lalu, Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan, Forkopimda memang terlambat mengajukan proposal hibah. “Karena ketidaktahuan mereka, proposalnya terlambat,” ujar politikus PDIP ini, Kamis malam, 3 November 2022.
Sri melanjutkan, sebaiknya Komisi B mencermati satu-satu usulan hibah yang masuk dalam pagu perekonomian Dishub DKI. Dengan begitu, Komisi B bersama dengan eksekutif dapat menyisir usulan belanja hibah yang layak disampaikan dalam rapat Banggar pembahasan RAPBD DKI 2023.
Komentar