“Nah, saya menduga itu akibat Sofyan Djalil sengaja menghindari sistem GeoSpasial ini, maka berbagai pihak sengaja di libatkannya sehingga membentuk SatGas Mafia Tanah, pada hal ini urusan internal ATR BPN sebenarnya sebagai satu-satunya Institusi pelaksana pendaftaran Tanah” bukan? , ucapnya.
Boleh kita saksikan terjadi perampasan tanah warga di mana-mana oleh pihak pihak lain, jelas itu karena adanya ulah oknum BPN yang mengambil kesempatan untuk memperkaya diri, diam-diam mengeluarkan 2 dokumen di atas lahan yang sama, yang seharusnya dapat di selesaikan oleh Pihak BPN itu sendiri, bukan harus ke Pengadilan, tandasnya.
Oleh karena itu, kita, rakyat saatnya mendesak Presiden Jokowi segera copot Sofyan DJalil karena Kementerian ATR /BPN sampai saat ini belum mau melaksanakan adu data Geospatial antara pihak yang bersengketa untuk mempercepat penyelesaian Sengketa Agraria, ini seharusnya yang menjadi prioritas Program Kerja Presiden Jokowi, siapapun nanti penggantinya sejatinya lebih tepat menerapkan sistem GeoSpasial, ucapnya.
Komentar