JurnalPatroliNews – Jakarta, Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kabupaten Yalimo, Papua dikepung puluhan orang yang membawa senjata tajam dan panah saat Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Suara Pilkada 2020 digelar, Jumat (18/12).
Komisioner KPU Papua Melki Kambu mengatakan aksi pengepungan itu mengganggu keamanan proses penetapan rekapitulasi suara. KPU Papua lantas memutuskan kembali menunda rapat untuk sementara.
“Masa kepung tempat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Yalimo,” kata Melki kepada rekan media, Jumat (18/11).
Dalam foto-foto yang dibagikan KPU Papua, terlihat puluhan hingga ratusan orang mengepung gedung KPU Yalimo. Mereka berkerumun tanpa mengenakan masker.
Massa aksi juga membawa senjata di tangan mereka. Sebagian membawa tombak, sebagian lagi membawa busur dan anak panah.
Melki mengatakan seharusnya rekapitulasi sudah tuntas pada Kamis (17/12) sesuai aturan. Namun serangan dari orang tidak dikenal ini berlangsung terus-menerus.
“Keamanan tidak terjamin, sehingga Bawaslu minta dilanjutkan hari ini tanggal 18 Desember 2020. Harus selesai rekapitulasi tingkat kabupaten,” ujarnya.
Melki menuturkan kondisi di Yalimo sudah mulai membaik. KPU berencana menuntaskan penetapan rekapitulasi suara pada malam ini.
Sebelumnya, Pilkada Yalimo juga sempat tertunda karena ada serangan jelang hari pemungutan suara. Ratusan orang mengepung gudang logistik KPU.
Petugas tidak dapat mengeluarkan logistik pilkada hingga pemungutan suara berlangsung lantaran diancam oleh sejumlah orang yang menduduki gudang tersebut.
Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan massa aksi meminta pilkada dilakukan kembali dengan sistem noken.
“Di Kabupaten Yalimo ini ada kendala distribusi logistik di satu distrik karena ada aksi pengepungan oleh massa untuk menolak distribusi logistik karena mereka menuntut agar di distrik itu dilakukan Pilkada adanya dengan cara noken,” ujar Pramono saat ditemui di Tangerang Selatan, Rabu (9/12).
(*/lk)
Komentar