Selain dampak ekonomi, proyek ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas dan transparansi dalam proses perizinannya. Sejumlah aktivis lingkungan menyoroti bahwa pagar bambu ini dapat berdampak pada ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sektor perikanan di wilayah tersebut.
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan akan meninjau ulang proyek tersebut dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik. Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa kebijakan terkait pemanfaatan laut harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat pesisir serta menjaga keseimbangan ekosistem.
DPR RI dijadwalkan akan mengadakan rapat lanjutan untuk membahas kemungkinan pembentukan Pansus serta langkah hukum yang dapat diambil untuk menangani polemik ini. Publik pun menunggu kepastian terkait status proyek ini serta tindakan konkret dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang berdampak luas ini.
Komentar