JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung progres pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak Seksi I di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (15/2/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan proyek strategis tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Ruas tol yang menghubungkan kawasan Kaligawe, Kota Semarang, hingga Sayung, Kabupaten Demak itu dirancang tidak hanya sebagai infrastruktur konektivitas, tetapi juga berfungsi sebagai giant sea wall atau tanggul laut. Struktur tersebut terintegrasi dengan Kolam Retensi Terboyo sebagai bagian dari sistem pengendalian rob dan banjir.
Integrasi tol dan tanggul laut ini menjadi elemen penting dalam upaya mitigasi bencana di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura), yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tekanan lingkungan cukup serius akibat rob dan banjir pasang.
Sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional, Wapres Gibran menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Tol Semarang–Demak agar dapat segera beroperasi sesuai target waktu.
“Beliau berharap kecepatan pelaksanaan pekerjaan dapat terus dijaga agar jalan tol yang direncanakan beroperasi pada pertengahan 2027 bisa segera terhubung,” ujar Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah–DI Yogyakarta, M. Iqbal Tamher, usai mendampingi Wapres.
Selain mendorong percepatan konstruksi jalan tol dan giant sea wall, Wapres juga menaruh perhatian pada optimalisasi kolam retensi, termasuk Kolam Retensi Terboyo dan Sriwulan. Ia meminta pemerintah daerah memastikan fasilitas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi masyarakat.
“Beliau menitikberatkan pada pengendalian rob di Pantura. Beberapa wilayah seperti Pekalongan, Demak, hingga Pati menjadi perhatian khusus karena kondisi pesisirnya perlu segera ditangani,” kata Iqbal.
Peninjauan ini menegaskan pendekatan pembangunan terintegrasi yang menggabungkan konektivitas, perlindungan lingkungan, dan ketahanan pesisir. Pemerintah berharap infrastruktur tersebut tidak hanya memperlancar mobilitas dan distribusi logistik, tetapi juga memberikan perlindungan jangka panjang bagi masyarakat Pantura dari ancaman rob dan banjir.
