JurnalPatroliNews – Jakarta – Agus Rahardjo, Mantan Ketua KPK dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta penghentian kasus e-KTP dengan tersangka Setya Novanto.
Jokowi menyatakan belum mengetahui secara langsung mengenai aduan tersebut. “Saya belum tahu, belum tahu,” kata Jokowi di Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/12/23).
Jawaban ini diberikan oleh Jokowi dalam tanggapannya terhadap pertanyaan wartawan terkait aduan terhadap Agus Rahardjo yang dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Laporan tersebut diajukan oleh Persaudaraan Aktivis dan Warga Nusantara (Pandawa Nusantara). Faisal Anwar, Sekretaris Jenderal Pandawa Nusantara, menyatakan bahwa pernyataan Agus dalam sebuah talkshow di salah satu saluran televisi dianggap sebagai fitnah.
“Kami dari DPP Pandawa Nusantara berpendapat bahwa narasi yang disampaikan sangat kuat mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik seorang presiden,” ungkap Faisal kepada wartawan di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada Senin (11/12/23). Laporan dari Pandawa Nusantara ini diterima oleh Bareskrim dalam bentuk aduan masyarakat.
Faisal menilai pernyataan Agus tidak didukung oleh bukti hukum yang valid. Ia mengecam pernyataan tersebut, terutama karena Agus sebelumnya menjabat sebagai pimpinan lembaga penegak hukum.
“Narasi yang disampaikan oleh Agus Rahardjo itu tidak disertai dengan bukti-bukti yang otentik, dan juga dengan bukti-bukti hukum yang sah sesuai dengan perundangan yang ada,” jelasnya.
“Prosedurnya adalah diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Bukan justru dibeberkan di media,” lanjutnya.
Faisal menduga bahwa pernyataan Agus dalam dialog tersebut memiliki muatan politis, terutama karena Agus kini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.
“Jadi kesannya menurut kami ada motif politik elektoral. Maksudnya apa, bahwa saudara AR inikan saat ini sedang mengikuti pencalegan sebagai calon anggota DPD RI,” kata dia.
Komentar