JurnalPatroliNews – Jakarta – Setara Institute dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) telah memberikan tujuh rekomendasi kepada pemerintah untuk memajukan sektor hak asasi manusia (HAM). Dalam periode kedua kepemimpinan Jokowi, sektor HAM mengalami stagnasi bahkan penurunan.
Halili Hasan, Direktur Eksekutif Setara Institute, menyatakan bahwa tujuh poin rekomendasi ditujukan kepada Presiden Jokowi dan pimpinan nasional yang akan datang setelah Pilpres 2024.
“Pertama, kami mendesak Presiden Jokowi untuk mempercepat adopsi instrumen HAM internasional melalui ratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture dan pengesahan RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa,” ujarnya dalam diskusi ‘Stagnasi HAM Menuju Satu Dekade Jokowi’ di Hotel Akmani, Jakarta, pada Ahad, 10 Desember 2023.
Halili juga menyoroti perlunya menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. “Percepatan penyelesaian yudisial terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk penyelesaian kasus pembunuhan Munir Said Thalib,” tambahnya.
Direktur Setara Institute juga meminta Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah untuk menciptakan warisan positif di bidang HAM dan menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, banyak pelanggaran HAM terjadi dalam proyek-proyek yang dikerjakan selama pemerintahan Jokowi.
“Bukti menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, PSN menciptakan situasi yang memicu konflik antara pemerintah dan rakyat, dengan rakyat berada dalam posisi yang dirugikan,” ungkap Halili.
Selanjutnya, kepemimpinan nasional yang baru diharapkan menjadikan HAM sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, dengan indikator yang presisi dan berbasis pada prinsip hak asasi manusia.
“Kepemimpinan nasional yang baru perlu memperkuat dukungan kebijakan yang mengikat sektor bisnis dan memberikan dukungan anggaran yang signifikan untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM sebagai instrumen untuk mencapai kesetaraan akses, terutama hak atas tanah, guna mencegah terulangnya pelanggaran HAM dalam sektor bisnis,” jelasnya.
Rekomendasi kelima adalah memastikan perencanaan pembangunan yang inklusif dan menjamin kemajuan kesejahteraan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi.
Komentar