JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah telah resmi meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (SIMBARA) untuk komoditas timah dan nikel. Sistem ini dihadirkan guna mengatasi praktik-praktik korupsi di sektor mineral tersebut.
Sebelumnya, pada tahun 2023, pemerintah telah mengimplementasikan SIMBARA untuk komoditas batu bara.
Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), mengakui bahwa peluncuran SIMBARA untuk timah dan nikel ini sebenarnya sudah tertunda. Namun, dengan adanya kasus korupsi yang terungkap, pemerintah mempercepat peluncurannya.
“Peluncuran untuk timah ini sebenarnya terlambat. Saya telah mendorong untuk mempercepatnya, terutama setelah adanya kasus korupsi yang memaksa kita untuk segera meluncurkannya,” kata Luhut saat acara peluncuran SIMBARA Timah dan Nikel, Senin (22/7/2024).
SIMBARA merupakan hasil kerja sama antara berbagai kementerian dan lembaga untuk mengelola sumber daya mineral dan batu bara. Sistem ini menyediakan ekosistem pengawasan yang terintegrasi, mencakup semua aplikasi pengelolaan dan pengawasan, serta menjadi pusat data minerba.
Dengan SIMBARA, berbagai proses mulai dari identifikasi tunggal untuk wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, hingga ekspor dan pengangkutan, dapat dilakukan secara lebih transparan.
Luhut menyatakan bahwa SIMBARA berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.
“Saya bertanya kepada Seto (Deputi Kemenko Marves) dan Bu Ani (Menkeu Sri Mulyani), kita bisa mendapatkan Rp5-Rp10 triliun hanya dari royalti. Jadi, bisa dibayangkan betapa tertibnya semuanya,” ujarnya.
Komentar