JurnalPatroliNews – Jakarta, – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bercerita tentang pengajuan penyertaan modal negara (PMN). Untuk 2023 nanti, kementeriannya sudah menyorongkan nama sepuluh perusahaan pelat merah calon penerima PMN.
Namun oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati, enam di antaranya tidak disetujui. Alias, hanya empat dari sepuluh BUMN yang ditetapkan menerima PMN seperti yang dibacakan dalam nota keuangan.
Selain itu, Erick membeberkan Kementerian Keuangan juga tidak menyetujui secara penuh besaran PMN yang diajukan dari sisi nilai.
“Ini yang kemarin kita coba bicarakan lagi dengan Kementerian Keuangan,” kata Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 8 September 2022.
Erick merincikan, pengajuan PMN untuk tahun anggaran 2023 terbesar ditujukan kepada PT Hutama Karya (Persero), yaitu sebesar Rp 30,56 triliun.
PMN ini untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sampai ke Jambi. Tapi. Sedangkan nilai yang disetujui Kementerian Keuangan adalah Rp 28,90 triliun.
Selanjutnya, PMN kedua terbesar adalah untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun.
Untuk perusahaan setrum negara, nilai PMN yang diusulkan bulat disetujui oleh Kementerian Keuangan. Erick berujar, program penugasan jaringan listrik dan program listrik desa pun bisa bisa terus jalan.
Sementara itu, PMN yang disetujui ketiga adalah untuk Defend ID. Dari Rp 3 triliun dana PMN yang diusulkan, hanya Rp 1,75 triliun yang disetujui.
PMN ini, menurut Erick, untuk menjaga cash flow holding BUMN pertahanan itu. Saat iniperusahaan tersebut menerima banyak pesanan pembuatan alat-alat pertahanan.
“Termasuk beberapa pesawat terbang yang diorder bahkan ada yang diorder dari luar negeri sebenarnya dari UAE. Memang tentu dalam kita terima order kita perlu jaga juga cashflownya ini,” ucap Erick.
Terakhir, AirNav Indonesia adalah perusahaan yang disetujui untuk menerima PMN. Total PMN yang diusulkan adalah sebesar 790 miliar, sedangkan yang disetujui dalam nota keuangan hanya Rp 660 miliar. Erick mengatakan PMN akan digunakan untuk pembaruan sistem radar.
“Apalagi kita sudah kerja sama regional dengan Singapura, tidak mungkin kita tidak memperbarui sistem radar kita secara menyeluruh, ini termasuk dari perbatasan juga yang dilakukan,” ucap dia.
Sementara itu, enam BUMN yang pengajuan PMN-nya belum disetujui adalah Holding InJourney sebesar Rp 7,5 triliun.
PMN sedianya digunakan untuk pengembangan lima destinasi wisata yang ada di Mandalika, Borobudur, Likupang, Danau Toba, dan Labuan Bajo.
Kemudian, PMN untuk Indonesia Financial Group (IFG), Holding BUMN Asuransi, dan Penjaminan yang sebesar Rp 6 triliun.
Komentar