Semula PMN ini akan dipakai untuk penugasan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilaksanakan Askrindo dan Jamkrindo. Selanjutnya PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau IndonesiRE yang pengajuannya sebesar Rp 3 triliun. PMN itu juga tak disetujui.
“Ini tentu untuk penguatan modal yang tidak lain kita tahu, bahwa insurance coverage kita kan sekarang mau konsolidasikan sehingga kalau kita reasuransi ke luar negeri bisa lebih murah. Nah, ini perlu penguatan dari pada modal,” kata Erick.
Selanjutnya, PMN yang tidak disetujui untuk 2023 adalah ID Food sebesar Rp 2 triliun.
Padahal, PMN ini, kata Erick, untuk memperkuat ekosistem pangan yang ada di ID Food termasuk perbaikan program nelayan, perikanan, maupun program petani guna mencapai ketahanan pangan.
“Tapi kemarin belum disetujui. Kami coba alternatif lain untuk ID Food ini kita sudah bicara dengan PPA Danareksa untuk mereview seluruh strategi pengembangannya. Jadi ada opsi-opsi di ID Food yang kita harus lakukan,” ujarnya.
PMN berikutnya yang tidak disetujui adalah untuk DAMRI senilai Rp 870 miliar.
PMN ini semestinya dipakai untuk pembaruan armada, khususnya armada bus listrik. Terakhir adalah untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI sebesar Rp 4,1 triliun yang tidak disetujui.
Komentar