“Saya menghormati Pak Mahfud. Dia pasti memiliki niat baik. Tapi sebaiknya juga tunjukkan kepala daerah mana yang terbanyak yang juga menimbulkan kemiskinan bagi rakyat karena APBD dikorupsi. Tidak mungkin kan kalau hanya Papua yang menjadi stigma?” ucapnya.
Andi Arief membeberkan daerah yang dimaksud yakni yang dipimpin oleh kepala daerah dari partai yang berkuasa saat ini. “Kalau lihat data kan justru terbanyak dari daerah yang partainya berkuasa saat ini,” imbuhnya.
Meski begitu, Andi Arief pun menyerahkan persoalan Lukas Enembe kepada KPK. Dia juga mengingatkan bahwa Mahfud pernah tegas terkait hukuman mati terhadap pelaku korupsi bansos tapi tidak terlaksana sampai saat ini.
“Termasuk tuduhan adanya transaksi Rp 560 miliar yang disebut ke kasino. Masyarakat menanti proses pembuktian dan hukumnya. Kalau ada keraguan pada Pak Mahfud itu semata masyarakat masih ingat statemen yang awalnya tegas akan hukum mati korupsi bansos jaman pandemi, tiba-tiba karena yang melakukan dari partai berkuasa, langsung melempem. Bukankah itu karena politik?” tuturnya.
Dia juga menuntut agar KPK segera menangkap Harun Masiku. Dia yakin Mahfud juga tahu keberadaan Harun Masiku.
“Kami mendukung KPK dan Pak Mahfud. Namun prinsip keadilan harus jadi pegangan dalam berantas korupsi. Kami yakin seyakin-yakinnya Pak Mahfud dan KPK tahu di mana keberadaan Harun Masiku. Tuntutan menangkap Harun Masiku sudah menjadi tuntutan rakyat Indonesia,” tambahnya.
“Kami mendukung KPK dan Pak Mahfud.
Komentar