” KKB atau Orang-orang yang membuat ulah, mereka produk pelanggaran HAM itu sendiri,” kata Prof Hetharia dalan Unggahan Videonya.
Satu-satunya cara terbaik di tarik TNI- Polri, kita gunakan hukum adat. Kita hidup bernegara mengenal hukum adat, dan hal ini secara akademis dipelajari di strata 1, 2 dan 3.
“Apakah semua kasus harus dibawa melalui jalur hukum negara,” tutupnya.
Tanggapan Romo Benny.
Sementara itu, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo atau yang sering di sapa Romo Benny, Sedikit menanggapi pernyataan Prof Hetharia dalam perspektif Kebangsaan. Sebagai salah satu Tokoh Nasional, Romo Benny menyikapi dengan bahasa santun dan dalam persamaan kesepahaman, Bahwa upaya dialog harus terus di jalankan dalam hal upaya untuk mencari solusi papua tanah damai.
“Upaya dialog butuh proses dari bawah kita yakin pasti ada cara pendekatan efektif maka mendorong polisi nokeng salah satu bentuk dari solusi menyelesaikan masalah ini,” Kata Romo Benny kepada rekan media JurnalPatroliNews, Senin (3/5).
Disampaikan Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP, Pemerintahan Jokowi selama ini sudah memberikan perhatian yang sangat peduli akan menyetarakan pembangunan di Papua sama dengan provinsi-provinsi lainya.
” Yah, Namun kenapa masih ada kelompok-kelompok kecil yang tidak menghendaki Papua maju dalam segala kesetaraan dengan masyarakat Indonesia lainya,” ujar Romo Benny.
Terakhir dikatakan Romo Benny, Pemerintah terus berupaya sungguh-sungguh mencari solusi untuk Papua tanah damai, Apakah masih ada kemacetan dialog dan pemahaman selama ini..? … tapi dari dulu justru pendekatan keamanan lebih dikedepankan ?
“Kita yakin kehendak baik untuk mencari jalan terbaik adalah mencari jalan perdamaian lewat pendekatan kultural dengan pendekatan polisi noken yang pendekatan kultrual dan meningkatkan kemampuan ekonomi , pendidikan dan infrastruktur,” pungkas Romo Benny.
(*/lk)
Komentar