“Kalimat [yang menyebutkan RI telah membahas kunjungan PBB ke Papua secepatnya] tidak tepat karena tidak pernah ada pembahasan seperti yang dikemukakan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah, Jumat (13/11/2020).
Jakarta belum menjadwalkan kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke Papua
Amnesty International mempresentasikan 5 masalah hak asasi manusia di Papua kepada PBB
Menurut Faizasyah, pemerintah Indonesia memang mengundang PBB untuk berkunjung ke Papua. Undangan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi saat Komisioner Tinggi HAM PBB sebelumnya, Zeid Raad Al Hussein, berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Februari 2018.
Meski begitu, dia menjelaskan sejak saat itu pemerintah Indonesia belum mengeluarkan izin karena prosesnya belum selesai. Sementara itu, pihak Zeid mempertanyakan undangan tersebut dan menunggu pemerintah Indonesia memberikan akses ke Papua.
Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia masih enggan menanggapi kelanjutan undangan tersebut. Di tahun 2019 ini, Indonesia mengaku terus melakukan koordinasi agar sesuai dengan jadwal kunjungan.
Faizasyah menambahkan, kunjungan terus tertunda karena pandemi virus corona (Covid-19).
“Kami yang mengundang UN Human Rights Summit adalah satu hal yang diketahui Inggris. Padahal kunjungan belum dilakukan, memang kondisi terkait Covid-19 dan juga sudah ada kesepakatan pihak yang akan memenuhi Yang diundang adalah perwakilan regional KT HAM di Bangkok, ”tambah Faizasyah.
Dalam sidang pada tanggal 23 Oktober, Anggota Parlemen Buruh Inggris Alex Sobel mempertanyakan apakah pemerintah Perdana Menteri Boris Johnson mendukung permintaan negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik ingin OHCHR meninjau Papua. jawab pada tanggal 4 November, Adams mengatakan bahwa Inggris mendukung OHCHR jika ia dapat mengunjungi Papua. Ia bahkan menyebut perwakilan Inggris di Jakarta sudah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait rencana kunjungan OHCHR tersebut.
“Pejabat dari Kedutaan Besar Inggris telah berdiskusi dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia mengenai rencana kunjungan (HCHR) dan terus mendorong pemerintah Indonesia untuk menyepakati tanggal (kunjungan) secepatnya,” kata Adams seperti dikutip di Situs web parlemen Inggris.
Tercatat, pertanyaan tentang kunjungan OHCHR ke Papua muncul saat Sobel mengangkat isu Papua dalam diskusi di parlemen tentang Black History.
Menurut Adams, gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat yang muncul kembali beberapa bulan lalu juga telah memulai kampanye serupa terkait diskriminasi dan rasisme terhadap orang Papua.
sobel adalah ketua koalisi parlementer Inggris yang mendukung kemerdekaan Papua Barat (All-Party Parliamentary Group on West Papua / APPG). Sejauh ini, terdapat 15 anggota parlemen Inggris dari berbagai partai yang menjadi anggota APPG.
Berdasarkan situs International Parliamentarians for West Papua (IPWP), APPG dibentuk untuk mendorong pemerintah Inggris mendukung kemerdekaan Papua Barat. (Sumber : fb : HRW Papua)
Komentar