JurnalPatroliNews – Kota Bekasi,- Persoalan Mutasi dan Rotasi yang dilakukan Plt Wali Kota Bekasi, yang disoroti Publik dan Pengamat, kini mulai menjadi perhatian Partai Politik.
H.Solihin (Gus Sol), Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) sekaligus menjadi anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi ini, mengatakan, terkait apa yang dilakukan Plt Walikota Bekasi, bisa dipanggil oleh DPRD Kota Bekasi untuk dimintai penjelasan.
“Bisa saja dewan memanggil Plt Wali Kota Bekasi terkait Mutasi dan Rotasi. Kan sudah jelas di PP nomer 11 tahun 2017 tentang kewenangan Plt Walikota. Jika memang diperlukan, mutasi untuk eselon 2, izin nya ke mendagri secara bertahap,” katanya, Sabtu (14/5/22) kemarin.
Ia menjelaskan, hal pertama yang harusnya dilakukan adalah mengirim surat izin ke Gubernur, dan selanjutnya diteruskan oleh Gubernur ke Mendagri, tanpa melampirkan nama-nama yang akan di Mutasi dan Rotasi.
“Setelah dapat izin, baru Plt Walikota, membuka Open Bidding bagi para Calon Pejabat yang akan menempati posisi baru nya. Tentunya dengan melibatkan Baperjakat, BKPPD, serta Sekda,” jelasnya.
Tahap kedua, setelah muncul nama-nama yang lolos Open Bidding, melayangkan surat izin kembali, dengan permohonan melantik Pejabat yang akan dimutasi. Inilah proses yang harus dilakukan Plt Walikota Bekasi.
Ia malah menyayangkan, dalam format penyusunan formasi Mutasi, bukan menutup posisi yang kosong, tapi yang sudah ada malah dibikin kosong, seperti posisi Dinas LH dan Dinas BMSDA.
“Ini yang aneh. Penuh dengan nuansa Politis itu. Maka itu, saya coba bicara sama kawan-kawan di DPRD Kota Bekasi, untuk segera memanggil Plt Walikota,” imbuhnya.
Aminah, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, asal Partai Amanat Nasional (PAN), menyebut, Plt Walikota Bekasi juga punya pekerjaan rumah yang harus dikerjakan segera, yakni penyerapan Anggaran sejumlah proyek Infrastruktur, seperti saluran air dan segala macam.
Komentar