FINE Institute mencatat, nilai aset yang direncanakan berada dalam lingkup pengelolaan Danantara disebut-sebut mencapai lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Skala tersebut, menurut Kusfiardi, menuntut sistem check and balances yang jauh lebih kokoh dibandingkan praktik tata kelola konvensional.
“Tanpa audit independen, transparansi kebijakan, serta pengawasan parlemen yang efektif, potensi salah kelola dan korupsi struktural akan semakin besar,” tegasnya.
Dalam kajiannya, FINE Institute juga mengidentifikasi sejumlah sektor strategis yang dinilai rawan dampak negatif jika konsolidasi dilakukan tanpa regulasi ketat. Di sektor pertambangan, misalnya, integrasi hulu-hilir emas nasional melalui skema Bullion Bank berpotensi meningkatkan efisiensi, tetapi berisiko menciptakan sistem tertutup yang menyulitkan pelaku tambang rakyat dan UMKM.
Sementara di sektor transportasi dan logistik, konsolidasi maskapai BUMN dapat memperbaiki kinerja keuangan, namun tanpa pengawasan persaingan usaha yang kuat, kebijakan ini dikhawatirkan berdampak pada kenaikan tarif dan biaya logistik, khususnya bagi daerah luar Jawa.
FINE Institute juga menyoroti implikasi fiskal dari fleksibilitas pengelolaan dana di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika tidak disertai standar akuntabilitas yang ketat, kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan persepsi risiko kedaulatan (sovereign risk) di mata investor global.
Dalam konteks internasional, Indonesia disebut tengah mengikuti tren state-led capitalism yang kembali menguat di sejumlah negara. Namun, FINE Institute mengingatkan bahwa keberhasilan model tersebut sangat bergantung pada kekuatan institusi pengawas dan kepastian hukum.
“Pasar global tidak alergi terhadap peran negara yang kuat. Yang menjadi persoalan adalah ketidakpastian kebijakan dan lemahnya tata kelola. Kredibilitas Danantara akan diuji bukan dari besarnya aset, melainkan dari kualitas pengelolaannya,” kata Kusfiardi.
Menutup pernyataannya, FINE Institute menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukanlah penolakan terhadap restrukturisasi BUMN maupun peran negara dalam pembangunan. Sebaliknya, lembaga ini mendorong agar konsolidasi ekonomi nasional tetap berjalan dalam koridor demokrasi ekonomi.
Sebagai rekomendasi, FINE Institute mengusulkan audit independen secara berkala terhadap seluruh aktivitas Danantara, penguatan fungsi pengawasan DPR, serta pemisahan yang tegas antara kepentingan komersial dan agenda politik jangka pendek.
“Sejarah telah menunjukkan bahwa stabilitas yang dibangun tanpa kontrol publik akan rapuh. Pertumbuhan ekonomi hanya akan berkelanjutan jika disertai legitimasi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat,” pungkas Kusfiardi.
