JurnalPatroliNews – Jakarta – Polemik rencana impor PT Kereta Cepat Indonesia (KCI) untuk mendatangkan kereta bekas dari jepang sebagai pengganti 10 rangkaian KRL Jabodetabek pada 2023 ini dan 16 rangkaian di tahun depan mendapat sorotan dari Komisi VII.
“Ini tidak sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi yang ingin mengutamakan penggunaan industri dalam negeri. Kita punya BUMN produsen kereta PT INKA, bahkan beberapa negara sudah menggunakan produk mereka.
LRT Jabodetabek aja buatan INKA, kok malah ngotot mau beli rongsokan dari jepang” ungkap Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi dikutip dari keterangan resmi, Rabu (1/3/2023).
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi menilai rencana itu mengesampingkan produk industri dalam negeri. Sebab, PT KCI justru memilih produk dari jepang yang merupakan barang bekas pakai ketimbang berlangganan dengan PT INKA.
“Ini tidak sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi yang ingin mengutamakan penggunaan industri dalam negeri. LRT Jabodetabek aja buatan INKA, kok ini malah ngotot mau beli rongsokan dari Jepang,” tutur Bambang Haryadi kepada wartawan, Rabu (1/3).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini menegaskan, seharusnya pemerintah menyediakan fasilitas transportasi yang nyaman bagi rakyat, bukan memberi barang rongsokan dari Jepang.
“Ini kendaraan umum untuk rakyat, seharusnya berikan yang terbaik, ternyaman, dan teraman. Masak pengadaan kendaraan untuk para pejabat aja baru, kok kendaraan umum untuk rakyat dibelikan rongsokan. Ironis sekali,” demikian Bambang.
Sejauh ini, izin impor kereta bekas dari Jepang tersebut belum bisa direalisasikan. Sebab masih belum mendapatkan restu dari Kementerian Perdagangan.
Komentar