JurnalPatroliNews – Jakarta – Rencana Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia hingga mencapai 61% tidak mendapat dukungan yang memadai. Meskipun saat ini Indonesia melalui BUMN telah menguasai 51% saham Freeport Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan rencananya agar Indonesia bisa menambah kepemilikan saham di Freeport Indonesia menjadi 61% malah tidak didukung. Bahkan cenderung diejek alias kena bully.
Jokowi menegaskan bahwa proses ini membutuhkan keberanian dan tekad yang kuat mengingat tantangan yang dihadapi cukup besar.
“Kadang saya kadang-kadang ini kok di dalam negeri kita ambil seperti ini nggak ada yang dukung diem-diam saja, malah sebagian membully. Tapi saya sudah terbiasa dihina, difitnah, dicaci maki, diejek saya terus saja. kalau saya yakini bener saya akan terus,” ucap Jokowi, saat pembukaan kongres ke – XII Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, di Hotel Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/24).
Dia juga menyoroti bahwa saat ini Freeport Indonesia, yang mengelola tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia yang terletak di Papua, bukan lagi dimiliki oleh perusahaan Amerika Serikat (AS).
“Freeport bukan milik Amerika lagi, sudah milik Indonesia milik negara kita,” tegas Jokowi.
Kepemilikan mayoritas Indonesia di Freeport Indonesia diyakini akan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan negara. Dengan rencana peningkatan kepemilikan saham hingga 61%, diharapkan akan semakin menguntungkan bagi negara.
“Jangan ada bayangan itu Amerika, sudah Indonesia sebentar lagi akan kita tambah menjadi 61 persen. Dan pendapatan Freeport sekarang ini 70 persen masuk ke negara. Begitu kita naik 61 persen nantinya 80 persen akan masuk ke negara,” papar Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menegaskan komitmennya terhadap proses hilirisasi, termasuk upaya pengembangan digitalisasi dan ekonomi hijau sebagai bagian dari visi pembangunan Indonesia menuju negara maju.
Komentar