Sementara dalam penjelasan Pak Sofyan Jalil Menteri ATR BPN pada 04 Oktober 2021 masih terdapat data resmi tersisa 3.145 kasus tanah belum terselesaikan, tapi bagi LSM peduli Agraria data itu jauh lebih sedikit dari data yang sebenarnya
BPN !! Segera lah memanfaatkan sistem Geospatial ini untuk tujuan kebaikan, kebenaran informasi dan membantu untuk pengambilan keputusan yang arif dan bijaksana dengan berlandaskan kepada kejujuran dan keterbukaan data oleh para pihak yang berkepentingan.
Pak Presiden, tolong perintahkan Menteri Sofyan Jalil membuka data tanah atas Perintah PK No 121/K/TUN/2020 Mahkamah Agung RI.
Kami berharap, titik kordinat setiap lahan bidang tanah tercantum di lembaran SHM, SHGU dan SHGB. Sebagaimana No mesin di setiap surat kendaraan.
Smoga dengan membaca Rilis ini, Presiden melakukan Revolusi Penyelesaian Sengketa Tanah, yaitu malaksanakan Putusan MA tahun 2020 itu dan melakukan pendataan titik kordinat lahan tanah dengan sistem GeoSpaSial…
Salam hormat,
BeaThor Suryadi.
Tenaga Ahli Utama (2014-2019)
Kantor Staf Presiden RI (KSP)
Komentar