JurnalPatroliNews – Jakarta, –Â Dana Moneter Internasional (IMF) merilis dokumen berjudul “IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia“, minggu lalu (25/6/2023). Dalam laporan tersebut, IMF meminta pemerintah mempertimbangkan penghapusan bertahap kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dengan laporan IMF tersebut. Menurutnya, lembaga internasional ini berhak memiliki pandangannya sendiri yang dituangkan dalam Article IV.
“Indonesia punya kebijakan yang tujuannya memperkuat struktur industri kita, meningkatkan nilai tambah, dan dengan keputusan itu neraca pembayaran kita makin kuat, ya harusnya malah makin bagus, kan kayak gitu, jadi enggak ada hubungannya [dengan IMF] menurut saya,” tegas Sri Mulyani,
Paparan IMF ini diungkapkan dalam Article IV Consultation, IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.
“Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini,” kata IMF dalam laporannya.
Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.
Pemerintah sebelumnya menegaskan tidak akan mengikuti saran International Monetary Fund (IMF), yang menyarankan pemerintah Indonesia agar menghapus kebijakan hilirisasi.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Jumat (30/6/2023).
“IMF mengatakan negara kita rugi, ini diluar nalar berpikir sehat saya. Darimana Indonesia rugi? Dengan kita hilirisasi penciptaan nilai tambah tinggi di negara kita,” jelas Bahlil.
Komentar