JurnalPatroliNews – Jakarta, –Â Pemerintah Indonesia berencana untuk menyuntik mati Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara sebagai salah satu upaya mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Namun nyatanya, tak mudah bagi Indonesia untuk menyuntik mati PLTU yang kini masih menjadi “nyawa” energi listrik RI. Terlebih, dana yang diperlukan untuk menghentikan dan mempercepat pensiun dini PLTU ini sangat besar, bisa mencapai ratusan dan bahkan ribuan triliun.
Lantas, dari mana dana untuk menyuntik mati PLTU batu bara? Mampukah Indonesia menjalankan program pensiun dini pembangkit listrik berbasis batu bara ini?
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengaku pusing untuk mencari sumber pendanaan untuk pensiun dini PLTU ini.
Luhut menyebut, pihaknya memperkirakan dibutuhkan dana hingga US$ 100 miliar atau sekitar Rp 1.500 triliun (asumsi kurs Rp 15.000 per US$) untuk melakukan transisi energi, khususnya suntik mati PLTU.
Meskipun ada komitmen pendanaan dari negara maju sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun melalui inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP) untuk RI, namun dia mengaku hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pencairan pendanaannya.
“Iya JETP. Ya itu sampai sekarang kita belum tahu uangnya,” ungkap Luhut di Jakarta, dikutip Kamis (07/09/2023).
Luhut mengatakan, negara-negara maju tersebut meminta Indonesia untuk membuat program terlebih dahulu dan mendetailkan rencana program meninggalkan batu bara dan membangun energi baru terbarukan (EBT).
“Ya mereka yang minta kita buat, ya kita buat. Mereka yang janjiin duitnya ya sekarang mana duitnya?” tukasnya.
Tak hanya Luhut, Sri Mulyani pun mengaku pusing untuk mencari sumber pembiayaan pensiun dini PLTU.
Sri Mulyani mengaku, pensiun dini PLTU bukan lah hal mudah. Selain isu pendanaan, Sri Mulyani juga mengaku harus putar otak untuk mencari sumber energi lainnya untuk mengisi kekosongan ketika PLTU batu bara dimatikan.
“Saat ini kita benar-benar berada pada level pembahasan berapa besarnya dana pensiun yang cakupannya akan mempengaruhi neraca perusahaan PT PLN,” kata Sri Mulyani saat Gala Dinner Indonesia Sutainability Forum 2023 di Park Hyatt Jakarta, Kamis malam, (7/9/2023).
Pemerintah saat ini sedang menjajaki rencana suntik mati untuk dua pembangkit listrik, yakni PLTU Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu. Pensiun dini ini didanai lewat mekanisme Energy Transition Mechanism (ETM). PLTU Cirebon-1 masuk ke dalam daftar proyek percontohan atau test case pensiun dini yang dipilih oleh Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB).
Komentar