JurnalPatroliNews – Jakarta — Wacana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan dinilai berpotensi menekan pendapatan sejumlah sektor informal, termasuk pengemudi ojek online (ojol), pelaku UMKM, hingga pedagang kecil. Penurunan mobilitas pekerja disebut dapat memicu dampak ekonomi berantai, khususnya bagi usaha yang bergantung pada aktivitas perkantoran.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Edi Oloan Pasaribu, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat kebijakan WFH dari sisi efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat kecil.
“Kita tidak bisa melihat ini hanya dari aspek pengurangan mobilitas untuk penghematan BBM. Harus dipikirkan juga bagaimana nasib UMKM, jasa transportasi, hingga pedagang kecil yang penghasilannya bergantung pada aktivitas pekerja,” ujar Edi, Rabu (25/3/2026).
Ia menilai kebijakan WFH memang dapat menjadi solusi jangka pendek dalam merespons fluktuasi harga minyak dunia. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut tidak tepat jika diterapkan dalam jangka panjang.
“WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN maupun pekerja swasta cukup efektif untuk jangka pendek. Tetapi untuk jangka panjang, kebijakan ini tidak bisa dijadikan solusi utama,” katanya.
Edi juga menekankan pentingnya perumusan kebijakan yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai sektor. Pasalnya, tidak semua jenis pekerjaan memungkinkan untuk dilakukan secara jarak jauh.
“Pemerintah harus membuat kebijakan yang holistik. Tidak semua sektor bisa menerapkan WFH, dan jangan sampai kebijakan ini justru memengaruhi produktivitas kerja,” ucapnya.
Sementara itu, pemerintah memastikan bahwa skema WFH masih dalam tahap pembahasan dan tidak akan diterapkan secara menyeluruh di semua sektor. Kebijakan tersebut akan dikaji lebih lanjut sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
