Menurut pengamat politik Samuel F Silaen, “mendorong partai politik bersama anggota legislatifnya harus memikirkan bagaimana caranya untuk melakukan perbaikan yang signifikan terhadap kekuasaan presiden dimasa yang akan datang siapapun itu, agar tidak sampai kebablasan, seperti saat ini.⁷
Kritik Silaen, “kerusakan yang terjadi diakhir masa jabatan presiden Jokowi, dapat dikatakan akibat tidak adanya check and balance terhadap jalannya roda pemerintahan. Karena rival di kontestasi politik Pilpres justru bergabung ke dalam pemerintahan yang menang atau berkuasa, sehingga terjadi cawe-cawe.
Akhirnya demokrasi jadi terseok-seok dan mati suri, inilah momok yang menghancurkan semua sendi- sendi alam demokrasi Indonesia. Sehingga sekarang publik menyesal penggulingan orde Baru. Karena kekacauan 5 tahun terakhir melebihi 32 tahun presiden Soeharto berkuasa, “tutur mantan fungsionaris DPP KNPI itu.
Apalagi kebanggaan masyarakat Indonesia dengan orde reformasi ini? Tidak ada, kecuali kebebasan berpendapat dan berserikat tok. Hanya itu tidak lebih, permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dijadikan alasan kuat untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto. Justru sekarang KKN lebih parah dan sangat vulgarnya, “sebut Silaen.
Kasihan rakyat kecil yang menanggung beban terbesar atas praktek- praktek kotor penguasa zolim. Rakyat Indonesia sangat muak atas drama- drama yang diperankan pejabat negara yang penuh sandiwara. Seolah-olah mereka pelayan rakyat atau abdi masyarakat Indonesia, nyatanya bukan!, yang terjadi untuk memuaskan syahwat politik penguasa, tandasnya.
Komentar