JurnalPatroliNews – Jakarta – Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong, tengah menjalani fase krusial dalam hidupnya saat menghadapi sidang pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu malam, 9 Juli 2025.
Sidang tersebut menjadi momen refleksi bagi banyak pihak, termasuk Anies Baswedan, tokoh nasional yang turut hadir secara langsung dalam ruang sidang.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 11 Juli 2025, Anies menyampaikan kesan mendalamnya atas pledoi yang disampaikan Tom. Menurutnya, pembelaan yang dibacakan tak hanya berisi argumentasi hukum, tetapi juga dipenuhi keteguhan moral dan spiritual.
“Tom menyampaikan pembelaannya dengan kejernihan dan ketenangan. Kami yang hadir bisa merasakan tekad dan keyakinan yang kuat dari dalam dirinya,” tulis Anies.
Anies juga menyoroti keberadaan Ciska, istri Tom, yang setia mendampingi suaminya di ruang sidang sambil menggenggam rosario. Bagi Anies, kehadiran Ciska menjadi simbol keteguhan dan kekuatan keluarga dalam menghadapi badai hukum.
Ia mengajak publik untuk mendoakan agar proses pengadilan berjalan adil dan terbuka, serta berharap nama baik Tom dapat dipulihkan. Bukan hanya dukungan dari tokoh-tokoh nasional, Anies turut menghormati masyarakat biasa yang setia hadir di tiap sidang sebagai bentuk kepercayaan rakyat terhadap sistem keadilan.
“Sidang ini bukan sekadar menentukan nasib satu orang. Ia menjadi cermin bagaimana sistem hukum kita diuji. Di ruang sidang seperti inilah masa depan keadilan bangsa ini sedang dipertaruhkan,” tegas Anies.
Dalam kasus ini, jaksa menuntut Tom Lembong dengan pidana penjara 7 tahun dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan, terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus impor gula yang terjadi saat menjabat di Kementerian Perdagangan periode 2015–2016.
Tom diduga menyetujui kebijakan impor gula tanpa melalui mekanisme koordinasi antarinstansi, yang mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp578 miliar. Ia didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
